TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari fraksi Partai Demokrat, Taufiqurrahman, meminta Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest membuktikan perkataannya soal dugaan adanya politik uang di proses pemilihan calon Wakil Gubernur atau Cawagub DKI Jakarta.

Pria yang biasa dipanggil Taufiqur itu menyebut perkataan Rian Ernest terkait dugaan politik uang itu justru mengganggu kinerja panitia khusus yang mengurusi pemilihan Wagub DKI.

"Saya lebih menarik persoalan ini jadi personal bahwa saya ingin mengajak ke saudara terlapor (Rian) ayo buktikan omongannya. Buktikan tuduhannya," uajr Taufiqur di Polda Metro Jaya, Kamis sore, 18 Juli 2019.

Menurut Taufiqur, jika menemukan hal yang mencurigakan terkait korupsi, Rian seharusnya melaporkan hal itu ke lembaga yang bertugas menanganinya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, maupun kejaksaan.

Dia menyayangkan langkah Rian yang justru berkata di depan media tanpa mau membeberkan sumbernya. "Bukan dengan cara menyebar di media yang cenderung berpotensi menjadi fitnah. Saya merasa dirugikan," kata Taufiqur.

Sebelumnya, Rian Ernest mengungkap dugaan ada transaksi uang dalam proses pemilihan dua kader PKS sebagai Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno. Informasi itu diperolehnya dari dua elit politik yang tak disebutkan namanya.

Modus politik uang itu adalah anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna pemilihan wagub DKI akan menerima imbalan uang dalam jumlah tertentu. Tujuannya agar rapat paripurna memenuhi syarat kuorum sehingga bisa dilakukan voting.

Hingga saat ini Rian tak membeberkan secara gamblang siapa pihak yang terlibat politik uang tersebut. Taufiqurrahman menilai tudingan Rian Ernest sangat tendensius. Dia juga menganggap politikus PSI itu telah menghina kehormatan dan harga dirinya sebagai anggota Dewan sekaligus Panitia Khusus Pemilihan Pemilihan Wagub DKI.

Hari ini, Taufiqur resmi melaporkan Rian Ernest ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik dan atau penyebaran pemberitahuan bohong atas pernyataannya terkait dugaan adanya politik uang dalam proses pemilihan Wakil Gubernur Jakarta.