Dugaan PSI di Cawagub, Demokrat DKI: Jangan Sebar Kabar Bohong

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengingatkan agar Partai Solidaritas Indonesia alias PSI DKI tidak menyebarkan berita bohong soal dugaan politik uang dalam pemilihan wakil gubernur atau wagub DKI (cawagub).

    Menurut dia, informasi yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Rian Ernest tidak disertai dengan bukti yang kuat.

    "Rian Ernest itu boleh sok ganteng tapi jangan sok tau," kata Taufiq saat dihubungi, Selasa, 16 Juli 2019.

    Sebelumnya, Ernest menyampaikan dugaan ada transaksi uang dalam proses pemilihan Wagub DKI. Menurut Ernest, dirinya memperoleh informasi itu dari dua elit politik.

    Modusnya adalah anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna pemilihan wagub DKI bakal dikucurkan dana. Tujuannya agar rapat paripurna memenuhi syarat kuorum sehingga bisa dilakukan voting. Namun, Ernest tak membeberkan secara gamblang siapa pihak yang terlibat politik uang tersebut.

    Taufiq menilai pernyataan petinggi PSI DKI ini tendensius. Dia juga merasa kehormatan dan harga dirinya dihina sebagai anggota panitia khusus (pansus) pemilihan wakil gubernur. Karena itulah, Taufiq berencana melaporkan Ernest ke Polda Metro Jaya hari ini, Rabu 17 Juli 2019, dengan tuduhan telah melakukan penghinaan.

    Taufiq melaporkannya atas nama pribadi selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD DKI. Dia pun berencana mengajak fraksi lain untuk ikut melaporkan Ernest. "Saya akan ajak fraksi-fraksi lain," ucap dia terkait pelaporan terhadap kader PSI itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.