TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mentargetkan revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19, selesai pada Kamis 29 Juli 2021. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan target itu diperkirakan berhasil karena setelah eksekutif menyampaikan maksud dan tujuan dari perubahan Perda Covid-19 itu, DPRD DKI melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Jakarta secepatnya akan melakukan pembahasan.
"Bapemperda DPRD DKI bersama eksekutif terkait akan segera mencermati dan menyampaikan hasilnya pada paripurna, Kamis 29 Juli 2020 pukul 10.00 WIB," ujarnya, Kamis, 22 Juli 2021.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan beberapa alasan perlunya dilakukan penyempurnaan payung hukum ini dalam rapat paripurna.
Riza mengatakan penyempurnaan dibutuhkan karena perda ini dinilai belum dapat membuat efek jera bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya data kasus terkonfirmasi positif dan bertambah signifikannya orang yang meninggal karena COVID-19 beberapa pekan terakhir.
Mengingat pandemi telah menyebabkan kondisi darurat yang telah berdampak besar pada aspek kesehatan masyarakat, sosial, ekonomi dan pelayanan, maka hal itu menjadi pertimbangan Pemerintah DKI untuk mengajukan usulan perubahan Perda COVID-19.
Riza juga menjelaskan ada tiga poin yang rencananya akan ditambahkan dalam usulan revisi Perda COVID-19 yakni kolaborasi penegak hukum dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyidikan, pemberian sanksi administratif sesuai standar operasional prosedur (SOP) oleh perangkat daerah, dan adanya sanksi pidana bagi pelanggar prokes yang diatur dengan ultimum remedium.
Pelanggar yang mengulangi kesalahan seperti tidak memakai masker akan dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 500 juta. Sedangkan bagi pelaku usaha yang mengulangi pelanggaran protokol kesehatan akan dijatuhi pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda maksimal Rp 50 juta.
"Pemidanaan juga tidak hanya untuk memenjarakan pelaku, tetapi juga bertujuan untuk melindungi individu dari penularan COVID-19." Delik pidana dikonstruksikan untuk masyarakat yang melakukan pengulangan pelanggaran setelah yang bersangkutan sudah pernah mendapat sanksi administratif.
Riza berharap revisi Perda Covid-19 ini tidak menimbulkan kepanikan, namun justru dapat meningkatkan kedisiplinan protokol kesehatan di masyarakat sehingga angka positif penularan COVID-19 bisa menurun.
