TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta merekomendasikan pemerintah DKI untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) Kelurahan Duri Kepa jika terbukti meminjam uang dari masyarakat, termasuk di Kelurahan Duri Kepa.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono menekankan atasan kelurahan harus bertanggung jawab.

"Atasan langsung tentunya juga harus bertanggung jawab, karena ini kan di bawah binaan atasan langsung," kata dia jelas dia ketika dihubungi, Kamis, 28 Oktober 2021.

Pemeriksaan inspektorat diperlukan untuk mencegah hal serupa terulang. Gembong menduga ada penyalahan etik dan wewenang dari kasus peminjaman uang Rp 264,5 juta untuk Kelurahan Duri Kepa. Soal penetapan dugaan pelanggaran dapat mengacu ke Undang-Undang tentang ASN.

Sebelumnya, seorang warga Tangerang bernama Sandra Komala Dewi meminjamkan uang Rp 264,5 juta untuk Kelurahan Duri Kepa. Transaksi berlangsung setelah Bendahara Kelurahan Duri Kepa Devi Ambarsari menghubungi Sandra pada Mei 2021. Ratusan juga itu dikucurkan ke rekening kelurahan dan RT/RW sepanjang Mei-Juni 2021.

Uang Sandra dijanjikan kembali pada Juli, tapi tak ada transfer dana dari kelurahan hingga hari ini, Jumat 29 Oktober 2021. Karena itu, Sandra melaporkan Lurah Duri Kepa Marhali atas dugaan penipuan dan atau penggelapan dana. Sandra membuat laporan polisi ke Polres Tangerang Kota pada 25 Oktober 2021.

Gembong menuturkan anggaran kelurahan selama setahun sudah dialokasikan dalam APBD DKI. Untuk itu, tak mungkin kelurahan kekurangan anggaran sampai harus pinjam ke masyarakat.

"Tidak ada aturan-aturan yang membolehkan itu," ujar dia ihwal kasus peminjaman warga kepada lembaga Kelurahan Duri Kepa itu.

Baca : Warga Tangerang Ngaku Korban Dugaan Penipuan Kelurahan Duri Kepa, Kok Bisa?