JAKARTA -Pemprov DKI Jakarta memberikan dana hibah untuk pemerintah daerah kota penyangga ibu kota dengan nilai yang cukup besar, yaitu sebesar 479,54 miliar.

Dana hibah yang digunakan untuk menyokong urusan dan program yang akan dijalankan pemerintah pemberi dana hibah.

Selain dapat diberikan ke pemerintah daerah lain, dana hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah, organisasi masyarakat, maupun masyarakat secara umum.

Berdasarkan data dari laman Unit Pengelola Data Informasi dan Belanja PPKD Badan Pengelola Keuangan Daerah atau BKD DKI, ehibahbansosdki.jakarta.go.id, sebagian besar dana hibah diberikan pada program dan organisasi dalam naungan Dinas Sosial dan Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Dalam laman dprd-dkijakartaprov.go.id, juga dijelaskan pembagian dana hibah untuk pembuatan dan renovasi fisik rumah ibadah untuk keagamaan seringkali melebihi besaran pagu melalui proposal.

Untuk rancangan anggaran dana hibah untuk 2022 Biro Dikmental Provinsi DKI melaporkan ada empat dari 60 lembaga pemuka agama yang mengajukan dana hibah terbesar, antara lain Lembaga Bahasa Ilmu Quran (LBIQ) Provinsi DKI Jakarta Rp5,37 miliar, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi DKI Jakarta Rp1,36 miliar, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia – Wilayah (PGIW) Provinsi DKI Jakarta Rp49,9 miliar, dan Majubuthi Provinsi DKI Jakarta Rp1,54 miliar.

Selanjutnya: Karena dana hibah hanya diberikan untuk...
<!--more-->

Karena dana hibah hanya diberikan untuk peruntukan yang jelas dan tidak terus menerus, organisasi atau masyarakat yang membutuhkan dana hibah dari pemerintah harus mengajukan proposal sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, Dirjen Pengembangan Keuangan, djpk.kemenkeu.go.id, untuk mendapat dana hibah dari pemerintah memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Kementerian Teknis Pengelola Hibah.

Dalam prosesnya juga dilakukan seleksi untuk melihat kesesuaian syarat pengajuan oleh pemerintah daerah dan Kementerian Teknis mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan terkait besaran hibah dan daftar penerima hibah.

Menteri Keuangan berdasarkan usulan yang dimaksud, menerbitkan Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH).

Setelah Menteri Keuangan dan pemerintah daerah menandatangani perjanjian terkait dana hibah dan verifikasi kegiatan yang akan dilakukan dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

Dana hibah tidak diberikan secara bebas oleh pemberi hibah (dalam perkara ini Pemprov DKI) dan terdapat syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut tercantum dalam PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dalam Pasal 4 ayat 4 yaitu, a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

TATA FERLIANA
Baca : Formula E dan Babak Baru Interpelasi DPRD DKI: Menguak Interpelasi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.