TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tidak yakin gelaran Formula E bisa mengharumkan nama ibu kota Indonesia di mata dunia. Dia menilai acara balap mobil listrik itu lebih banyak muatan politisnya.

Politikus PDIP itu menuturkan Formula E memang bisa mengharumkan nama Jakarta di kancah dunia. Ajang ini bisa pula menjadi pesta rakyat yang dipersembahkan pemerintah untuk warganya serta kegiatan membanggakan yang layak dicatatkan dalam sejarah.

"Namun Formula E kini sangat sarat kepentingan politik. Nuansa itu makin kental terasa setelah tujuh fraksi di DPRD DKI Jakarta menolak interplesi yang dugulirkan PDI Perjuangan dan PSI," kata Prasetyo dikutip dari akun Instagram miliknya, Ahad, 6 Februari 2022.

Sebelumnya, sebanyak tujuh fraksi partai di DPRD DKI Jakarta menolak penggunaan hak interpelasi untuk pelaksanaan Formula E yang diajukan oleh PDIP dan PSI.

Tujuh fraksi DPRD DKI Jakarta dan empat Wakil Ketua DPRD DKI melaporkan Prasetyo ke Badan Kehormatan DPRD. Prasetyo diduga melanggar administrasi dalam penyelenggaraan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan jadwal sidang interpelasi.

Prasetyo menuturkan interpelasi merupakan hak bertanya yang melekat pada anggota DPRD DKI Jakarta. "Bertanya mengenai penggunaan APBD atau dana publik senilai ratusan juta yang sudah dikeluarkan untuk membayar commitment fee Formula E," tulis Edi.

Selain menyinggung interpelasi, Prasetyo Edi menyoroti keterlibatan pemerintah provisi dan posisi ketua pelaksana gelaran Formula E yang dimandatkan kepada politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni.

"Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan gelaran @fiaformulae adalah Bussines to Bussines. Artinya Pemprov tidak lagi terlibat. Kemudian, Anies menunjuk politikus sebagai Ketua Pelaksana atau Organizing Committee Formula E," kata Prasetyo.

Baca juga: Jakpro Umumkan PT Jaya Konstruksi Pemenang Tender Sirkuit Formula E