TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin menjelaskan alokasi anggaran tambahan penghasilan pegawai sudah diatur oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Ketentuannya tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.

"Tambahan penghasilan pegawai itu sudah diatur dalam ketentuan Pergub 19/2020, besarannya sudah ditentukan," kata dia dalam rapat dengan Komisi A DPRD DKI yang disiarkan secara daring, Selasa, 15 Februari 2022.

Total anggaran Satpol PP DKI dalam APBD 2022 mencapai Rp 1,38 triliun. Angka ini terdiri dari belanja SKPD sebesar Rp 625,15 miliar dan belanja pegawai Rp 757,21 miliar.

Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan lainnya (Rp 241,2 miliar) dan tambahan penghasilan pegawai (Rp 516,01 miliar). Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI lantas mempertanyakan tambahan penghasilan pegawai yang nilainya lebih besar dari gaji dan tunjangan.

Pergub Anies sudah menjabarkan siapa saja yang berhak mendapatkan penghasilan tambahan, mulai dari eselon 2-4, lengkap dengan nominalnya. Satpol PP DKI mendapat jatah penghasilan tambahan kisaran Rp 7-19 juta.

Penghasilan tambahan itu diperuntukkan bagi jabatan fungsional, pelayanan terampil dan ahli, operasional terampil dan ahli, administrasi terampil, serta teknis terampil dan ahli.

Pergub 19/2020 mengatur bahwa tambahan penghasilan pegawai atau TPP adalah tunjangan kinerja untuk PNS dan CPNS berdasarkan hasil penilaian kinerja. Pasal 2 Pergub itu memuat penyaluran TPP bertujuan meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin, dan integritas PNS serta CPNS.

Selain itu, TPP juga diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Kemudian di Pasal 3 tertera TPP dikucurkan setiap bulan bergantung pada nama jabatan, kelas jabatan, dan atau tugas yang diberikan.

Anies Baswedan juga melampirkan besaran TPP yang disesuaikan dengan nama dan kelas jabatan. Rumus penghitungan kinerja juga dituangkan dalam Pergub tersebut. Anies meneken Pergub 19/2020 pada 3 Maret 2020.

Arifin mengatakan nominal penghasilan tambahan yang dialokasikan dalam APBD DKI 2022 lebih besar ketimbang tunjangan dan gaji. Sebab, lanjut dia, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) Satpol PP lebih dari 2.600 orang. "Inilah yang terlihat memang lebih besar, karena jumlah pegawainya memang besar," ucap dia.

Baca juga: Satpol PP Kucurkan Dana Hibah Rp 313,72 Miliar, DPRD DKI: Sangat Tidak Normal