TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pimpinan Khilafatul Muslimin ditangkap polisi. Menanggapi pemberitaan tersebut Jamaah Muslimin (Hizbullah) menegaskan tidak ada hubungan secara organisatoris antara kelompoknya dengan Khilafatul Muslimin. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jamaah Muslimin (Hizbullah) Agus Sudarmaji, dalam keterangan tertulisnya.

"Sejak Jamaah Muslimin (Hizbulah) ditetapi Kembali pada tahun 1953, kami bukan gerakan politik, tapi bersifat diini (tidak berideologi politik). Kami bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kemanusiaan," kata Agus via pernyataan tertulis yang Tempo terima, Kamis 16 Juni 2022.

Agus mengatakan, Jamaah Muslimin selama ini telah mendirikan pondok pesantren, rescue, bakti sosial, dan pembinaan umat dalam bentuk ceramah keagamaan. Menurutnya, Jamaah Muslimin melakukan kontribusi positif dalam membangun masyarakat dan bangsa.

Adapun maksud “Khilafah ala minhajin Nubuwah” yang sering disampaikan para mubaligh Jamaah Muslimin adalah pola dan metodologi kepemimpinan yang mengacu kepada contoh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin (Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib).

"Pola dan metodologi kepemimpinan umat tersebut bersifat nonpolitik, dan tidak mengacu kepada khilafah yang dipraktekkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berbentuk mulkan (politik)," tegasnya.

Hizbullah tak berorientasi politik

Kemudian Sekretaris Jamaah Muslimin (Hizbullah) Agus menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tidak pernah tersangkut dan terlibat pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia. Jamaah Muslimin (Hizbullah) dalam kegiatannya tidak berorientasi kepada aktivitas politik.

Disebutkan pula, apa yang diamalkan Jamaah Muslimin selama ini adalah semata-mata untuk melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya serta telah dikaji oleh para ulama sebagai wujud pengamalan Syariat Islam, yaitu membangun kesatuan umat dalam wadah kemasyarakatan Islam yang berdasarkan misi kenabian. Adapun kemasyarakatan Islam itu berusaha mendorong kehidupan yang damai dan harmonis di tengah keragaman budaya dan agama.

"Kami mengajak semua pihak untuk saling menghormati dan menjauhi konflik apalagi permusuhan yang bisa mengakibatkan munculnya perbuatan yang Allah haramkan yaitu pertumpahan darah di muka bumi," jelas Agus.

Ia melanjutkan, Jamaah Muslimin meyakini bahwa tidak ada negara Islam. Nabi Muhammad juga tidak mencontohkan pembentukan negara dan pemerintahan dengan tujuan politik tertentu.

"Kami sampaikan hal ini sebagai bentuk penolakan atas adanya pihak yang mengaitkan Jamaah Muslimin (Hizbullah) dengan Khilafatul Muslimin. Tindakan itu merupakan fitnah yang kami tolak," kata dia.

Baca juga: Amir Khilafatul Muslimin Berharap Pemerintah Lebih Kooperatif, Tak Main Tangkap

NIKEN NURCAHYANI