TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler kanal metropolitan pada Minggu pagi dimulai dari profil Teddy Minahasa yang jadi tersangka kasus peredaran narkoba. Eks Kapolda Sumatera Barat yang dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur itu disebut pernah terima SMS dari Yuni Shara soal Raffi Ahmad, namun dibantah humas Polres Malang.

Berita lain adalah politikus sekaligus aktris Wanda Hamidah di Jalan Citandui, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dieksekusi oleh Satpol PP DKI Jakarta. Pengosongan rumah Wanda Hamidah oleh Pemkot Jakarta Pusat dilakukan karena rumah tersebut berdiri di atas aset pemerintah dan surat izin penghuninya dinyatakan sudah tidak berlaku sejak 2012.

Berita ketiga adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berandai-andai soal nasibnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia menyebut telah berulang kali mengalami kejadian yang tidak terduga dalam urusan politik.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Minggu, 16 Oktober 2022:

1. Profil Teddy Minahasa: SMS dari Yuni Shara dan Pernah jadi Calon Ajudan Jokowi

Polda Metro Jaya menetapkan Kapolda Sumatera Barat yang dimutasi menjadi Kapolda Jawa Timur Inspektur Jenderal Teddy Minahasa sebagai tersangka dugaan kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

"Sudah ditetapkan Bapak TM jadi tersangka," kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Mukti Juharsa di Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022.

Akibat kasus ini Teddy Minahasa terancam hukuman mati. "Ancaman maksimal hukuman mati atau minimal 20 tahun penjara," kata Mukti.

Teddy Minahasa diduga telah memerintahkan anak buahnya untuk menyisihkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dari hasil pengungkapan kasus untuk diedarkan. "Dari keterangan itu adalah perintah dari Bapak TM," ucap Mukti.

Mukti mengatakan narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus narkotika yang hendak hendak dimusnahkan. "Diduga hasil barang bukti pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Bukit Tinggi," ujar Mukti.

Diketahui, Polres Bukit Tinggi hendak memusnahkan 40 kilogram sabu, namun Teddy Minahasa diduga memerintahkan untuk menukar sabu sebanyak lima kilogram dengan tawas.

Alumnus Akpol Angkatan 1993

Teddy Minahasa merupakan alumnus Akademi Kepolisian atau Akpol Angkatan 1993. Pria kelahiran 23 November 1970 ini pernah menjabat Kapolda Banten pada 2018. Selain itu, dia juga pernah menjabat Wakapolda Lampung pada 2018, serta Staf Ahli Bidang Manajemen Kapolri pada 2019.

Ia pernah menjabat sebagai Kasubditmin Regident Ditlantas Polda Jawa Tengah pada 2008, Kabidregident Ditlantas Polda Metro Jaya, Kapolres Malang Kota pada 2011, Kasubbagjiansisops Bagjiansis Rojianstra Sops Polri pada 2013, dan Kaden C Ropaminal Divpropam Polri pada 2013.

Mengutip laporan Majalah Tempo: Yang Melekat di Kiri-Kanan yang terbit pada 1 September 2014, Teddy Minahasa ditunjuk oleh Kapolri saat itu, Sutarman, sebagai koordinator pengamanan Joko Widodo (Jokowi) sehari setelah Jokowi mendeklarasikan maju di Pilpres 2014 di Marunda, Jakarta Utara.

Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden, Kapolri Sutarman mengajukan Teddy dan tiga anggota Polri lainnya sebagai calon ajudan Jokowi. Tiga anggota polri itu adalah AKBP Bakharudin, Kombes Listyo Sigit Prabowo, dan Kombes Agus Wijayanto. Pada akhirnya Listyo-kini Kapolri-yang terpilih sebagai ajudan.

Nama Teddy Minahasa sempat menjadi sorotan saat ia menjabat sebagai Kapolres Malang. Saat itu muncul selebaran berisi percakapan pesan pendek yang diduga antara Teddy dan penyanyi Yuni Shara. Isi SMS tersebut soal informasi pemakaian narkoba di rumah Raffi Ahmad. Teddy, lewat Humas Polres Malang, membantahnya.

Selanjutnya 3 fakta pengosongan rumah Wanda Hamidah di Menteng...

<!--more-->

2. 3 Fakta Eksekusi Rumah Wanda Hamidah di Menteng, Apa Sebabnya?

Pekan ini rumah politikus sekaligus aktris yakni Wanda Hamidah yang terletak di Jalan Citandul, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dieksekusi oleh Satpol PP DKI Jakarta.

Penertiban dan pengosongan rumah Wanda Hamidah oleh Pemkot Jakarta Pusat dilakukan karena rumah tersebut berdiri diatas aset pemerintah dan surat izin penghuninya dinyatakan sudah tidak berlaku sejak 2012.

Berikut fakta-fakta penertiban dan pengosongan rumah Wanda Hamidah:

1. Dasar Hukum Dipertanyakan

Menurut Wanda dasar hukum atas pembongkaran rumahnya masih menjadi tanda tanya besar. Menurutnya tidak ada surat keputusan yang legal atas persetujuan gubernur.

“Legal gak wali kota lakukan pengosongan? Tadi SK (surat keputusan) pengosongannya saya gak lihat. Katanya atas perintah dan persetujuan gubernur,” ujar Wanda saat ditemui di rumahnya.

Aktris dan juga Politikus Wanda Hamidah menunjukkan sebuah foto saat rumahnya dilakukan penertiban dan pengosongan oleh Pemkot Jakarta Pusat di kawasan Menteng, Jakarta, Kams, 13 Oktober 2022. Pemerintah Kota Jakarta Pusat melakukan eksekusi pengosongan dan penertiban rumah aktris yang juga politikus Wanda Hamidah dikarenakan berdiri diatas aset pemerintah dan surat izin penghunian dinyatakan sudah tidak berlaku sejak 2012. TEMPO/M Taufan Rengganis

Akibat kejadian ini, Wanda menduga adanya penyalahgunaan kekuasaan, sehingga ia menyatakan akan menempuh jalur hukum.

2. Wanda Hamidah sudah menempati rumah sejak 1962

Saat memberikan keterangan pada pihak pers, Wanda menjelaskan bahwa rumah tersebut telah ditempati oleh kakeknya, Idrus Abubakar, sejak 1962 hingga wafat pada 2012. Rumah itu lalu ditempati oleh ahli waris Idrus yakni Hamid Husen yang juga paman dari Wanda Hamidah.

Wanda mengatakan bahwa Pemerintah Kota Jakarta Pusat telah memberikan surat peringatan kepada Hamid Husen agar mengosongkan rumah yang ditempati di Jalan Ciasem Nomor 1A dan Jalan Ciasem Nomor 2. “Dengan dasar adanya tanah tersebut dimiliki oleh Sdr. KPH. Japto S Soerjosoemarno, SH., sebagaimana sertifikat HGB No 1000/Cikini dan Sertifikat HGB No 1001/ Cikini,” Tulisnya. Japto S Soerjosoemarno sendiri merupakan ketua umum dari ormas Pemuda Pancasila.

3. PLN memutus listrik di Rumah Wanda Hamidah

Pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengonfirmasi adanya pemutusan listrik di rumah Wanda Hamidah. Menurut mereka pemutusan ini berdasarkan pada surat eksekusi rumah Wanda Hamidah. Tujuan pemutusan aliran listrik tersebut adalah agar tidak ada korban yang terserangat arus listrik. Tak hanya itu PLN juga janji akan menghidupkan kembali aliran listrik bila kondisi sudah kembali kondusif.

Selanjutnya Anies Baswedan ogah berandai-andai nasib di Pilpres 2024 karena sering alami kejadian tak terduga....

<!--more-->

3. Sering Alami Kejadian Tak Terduga, Anies Ogah Berandai-andai Nasib di Pilpres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mau berandai-andai soal nasibnya dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Dia menyebut telah berulang kali mengalami kejadian yang tidak terduga sehubungan dengan urusan politik.

"Saya cenderung untuk tidak membayangkan apa yang akan terjadi besok, karena pengalaman saya selama ini, persimpangan-persimpangan itu terjadinya tak terduga," kata dia saat berkunjung ke kantor Tempo, Selasa, 11 Oktober 2022.

Salah satu kejadian tidak terduga adalah deklarasi Partai NasDem yang mengusungnya sebagai calon presiden (Capres) 2024 pada 3 Oktober 2022. Anies mengaku, dirinya tidak pernah membayangkan akan ada deklarasi tersebut.

Menurut dia, partai belum resmi mencalonkan dirinya sebagai capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena itulah, tutur dia, sampai hari ini yang sudah dideklarasikan adalah bakal capres, bukan capres. "Jadi menurut saya akan perlu waktu untuk kita tahu dan jalani saja dulu," ujar Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjukkan buku catatan rapat saat berberes di ruang kerjanya, Balai Kota Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022. Kegiatan tersebut merupakan hari terakhir Anies Baswedan berkantor di Balai Kota Jakarta menjelang purna tugas bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Ahad, 16 Oktober 2022 mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

Sebelumnya, dukungan partai terhadap Anies untuk maju pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2017 ditetapkan mendadak. Partai Gerindra dan PKS baru sepakat mengusung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Jumat, 23 September 2016. Tanggal itu adalah hari terakhir pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Baca juga: Irjen Teddy Minahasa Pilih Sendiri Pengacaranya