TEMPO.CO, Jakarta - Usulan dana hibah untuk lembaga keagamaan di Jakarta menuai protes dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU DKI Jakarta. PWNU DKI menganggap usulan hibah Rp 4 miliar oleh pemerintah DKI sangat kecil.

"Sangat tidak proporsional jika PWNU yang begitu banyak agenda hanya mendapatkan dana hibah sebesar Rp 4 miliar," kata Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta Husny Mubarok Amir dalam keterangan tertulisnya pekan lalu.

PWNU kemudian membandingkan dengan usulan hibah untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI senilai Rp 15 miliar. Husny merasa MUI Jakarta tak memiliki kegiatan sebesar dan sebanyak PWNU DKI, tapi diusulkan menerima hibah lebih besar.

Nilai hibah PWNU dan MUI Jakarta
Sekretaris Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak membenarkan, pemerintah DKI telah mengusulkan hibah untuk PWNU DKI sebanyak Rp 4 miliar. Usulan itu disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan APBD DKI 2023. Komisi E lantas merekomendasikan hibah PWNU DKI naik menjadi Rp 5 miliar.

Sementara itu, MUI Jakarta diusulkan mendapatkan hibah Rp 12,08 miliar. Setelah pembahasan dengan Komisi E, subsidi kepada organisasi Islam ini melonjak menjadi Rp 15,78 miliar.

Menurut Johnny, alokasi anggaran MUI Jakarta naik lantaran legislator Kebon Sirih meminta jumlah petugas pemulasaran jenazah ditambah dari dua menjadi empat orang per kelurahan.

"Tidak cukup cuma dua orang, harus empat. Itu pandangan teman-teman (Komisi E DPRD), maka dinaikkan," ujar dia saat dihubungi kemarin.

Politikus PDIP ini menyampaikan MUI Jakarta mendapatkan keistimewaan dari pemerintah DKI era mantan Gubernur Anies Baswedan. Sejumlah legislator sempat memprotes nilai hibah MUI yang terlampau besar ketimbang NU dan Muhammadiyah.

Seberapa dekat MUI Jakarta dan Anies Baswedan?
Tahun lalu Ketua Umum MUI DKI Munahar Muchtar berharap jajarannya di bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dapat membela dan membantu Anies. Salah satu caranya dengan membuat pasukan siber alias cyber army.

Jika Anies diserang di dunia maya, maka pasukan siber itu yang akan membela. MUI DKI, tutur Munahar, harus menyampaikan berita soal keberhasilan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

"Beliau ini termasuk 21 orang Pahlawan Dunia. Berita-berita saya minta MUI DKI yang mengangkatnya karena kita mitra kerja dari Pemprov DKI Jakarta," jelas Munahar dalam keterangan tertulisnya di situs mui.or.id.

Pada 2021, MUI DKI menerima kucuran hibah senilai Rp 7,95 miliar. Nilai tersebut naik menjadi Rp 10,6 miliar satu tahun berikutnya. Lalu dalam pembahasan RAPBD 2023, MUI DKI diusulkan mendapat dana hibah Rp 15,78 miliar di 2023.

Munahar bahkan pernah terang-terangan mendukung Anies menjadi presiden 2024. Ada tiga alasan yang mendasari dukungannya ini. Pertama, Anies dinilai mampu mempersatukan warga dari pelbagai latar belakang.

Kedua, Anies telah membawa perubahan dari aspek pembangunan di Ibu Kota. Munahar mencontohkan berdirinya Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.

Ketiga, Anies tak pernah merespons seluruh kritik yang ditujukan kepadanya. Munahar menyebut, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu selalu melontarkan pernyataan yang baik.

"Dihantam bagaimana pun beliau tidak pernah jawab. Itu, lah karakter seorang pemimpin," ucap dia saat ditemui di Gedung Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Ahad, 22 Mei 2022.

Munahar juga kerap berguyon dengan Anies. Salah satu candaan keduanya soal pemilihan presiden 2024. Anies Baswedan, tutur dia, hanya tersenyum ketika pembicaraan mereka menyinggung topik tersebut.

Baca juga: Hibah untuk MUI DKI Rp15 Miliar, Politikus PDIP: Diistimewakan di Era Anies