KPK Geledah Ruang Staf Komisi C, DPRD DKI Belum Tau Apa Masalahnya

Kamis, 19 Januari 2023 14:17 WIB

Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Yusuf di Gedung DPRD, Jakarta Pusat. Dok. DPRD DKI Jakarta (diambil dari situs resmi).

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Yusuf mengatakan tak tahu-menahu soal penggeledahan Gedung DPRD DKI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia mengaku belum mengetahui apa masalah yang berpotensi menyeret anggota dewan, khususnya Komisi C.

"Saya enggak tahu permasalahannya apa, tentang penggeledahan tersebut. Saya tahunya juga dari artikel-artikel kiriman dari teman," kata dia saat dihubungi, Rabu, 18 Januari 2023.

Sebelumnya, KPK menggeledah Gedung DPRD DKI pada Selasa, 17 Januari 2023. Komisi antirasuah itu tengah mengumpulkan barang bukti sehubungan dengan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur.

Penyidik menggeledah ruang kerja pimpinan di lantai 10, ruang kerja di lantai 8, 4, dan 2. Selain itu, ruang staf Komisi C juga turut digeledah.

Yusuf memastikan, dirinya belum memperoleh informasi lebih lanjut. Komisi C, tutur dia, juga belum membahas soal penggeledahan tersebut.

Advertising
Advertising

"Belum ada. Kita tunggu saja hasil dari KPK, nama-namanya siapa. Penggeledahan kan sebuah syarat untuk pembuktian," ujar Sekretaris Fraksi PKB-PPP DPRD DKI ini.

Baca juga: Ruangannya Ikut Digeledah KPK, Politikus PDIP Cinta Mega: Cari Data

Sumber Tempo mengatakan bahwa KPK tengah melakukan perkembangan kasus korupsi pembelian tanah di Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dari perkembangan ini didapati dugaan objek korupsi baru, yaitu pengadaan tanah di Pulo Gebang oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya.

Penggeledahan Gedung DPRD DKI, sumber KPK itu melanjutkan, adalah bagian dari perkembangan kasus tersebut. "Tersangkanya sama dengan perkara Munjul," ujar sumber itu.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan kasus pengadaan tanah di Pulo Gebang diduga menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah. KPK telah menemukan bukti permulaan awal yang cukup, tapi belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah ini.

Baca juga: KPK Geledah DPRD DKI di Kasus Tanah Pulogebang, Direncanakan untuk Rumah DP 0 Rupiah

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

47 menit lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

3 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

23 jam lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya