TEMPO.CO, Jakarta - Tiga berita terpopuler metropolitan pada Selasa pagi dimulai dari kata warga Bidara Cina soal pembebasan lahan sempat hambat Sodetan Ciliwung. Proyek untuk mengalihkan sebagian debit Ciliwung sewaktu-waktu ke Kanal Banjir Timur itu telah dimulai sejak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta.

Berita terpopuler lain adalah beragam keterangan warga soal pembebasan lahan normalisasi Ciliwung era Anies Baswedan. Warga mengatakan normalisasi Ciliwung justru menguntungkan warga karena kawasan itu kerap tergenang banjir.

Berita ketiga adalah klarifikasi Poppy Capella setelah lisensi Miss Universe Indonesia dicabut. Sebagai National Director dan pemegang izin Miss Universe Indonesia, Poppy merasa tersudut dengan pemberitaan tentang dugaan pelecehan seksual di kontes kecantikan tersebut.

Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Selasa pagi, 15 Agustus 2023:

1. Pembebasan Lahan Sempat Hambat Sodetan Ciliwung? Ini Kata Warga Bidara Cina

Ada yang menarik dari peresmian Sodetan Ciliwung pada akhir Juli lalu. Saat itu Presiden Joko Widodo seperti menyentil Gubernur Jakarta setelah era dirinya karena terhambatnya proyek senilai lebih dari satu triliun untuk penanggulangan banjir Jakarta tersebut.

Seperti diketahui proyek untuk mengalihkan sebagian debit Ciliwung sewaktu-waktu ke Kanal Banjir Timur itu telah dimulai sejak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta, tepatnya sepuluh tahun lalu. “(Penyebabnya) pembebasan lahan karena memang pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Sekarang rampung dan selesai," kata Jokowi saat peresmian.

Perhatian publik langsung terbetot kepada Anies Baswedan, kini bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain dikenal dengan kebijakannya yang anti-penggusuran warga, Anies pula yang menghentikan upaya DKI era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mementahkan gugatan warga Bidara Cina lewat mekanisme kasasi.

Gugatan yang dimenangkan warga tujuh tahun lalu itu berisi penolakan penetapan lokasi lahan yang akan dibebaskan untuk inlet Sodetan Ciliwung seluas 10.357 meter persegi. Penetapan lokasi memang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Jakarta untuk kemudian pembebasan lahan dan pengerjaan sodetan digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

TEMPO berusaha menelusuri bagaimana luasan dan pembebasan lahan itu akhirnya berhasil disepakati di Bidara Cina. Penelusuran sampai kepada Tim 14. Ini adalah tim perwakilan warga Kelurahan Bidara Cina yang membantu advokasi pembebasan tanah untuk proyek Sodetan Ciliwung.

Lewat anggotanya, M. J. Dwianto, yang ditemui Kamis malam, 10 Agustus 2023, mereka mengonfirmasi bahwa lahan inlet Sodetan Ciliwung sudah dibayar dengan ganti untung. Ini sebabnya proyek bisa berlanjut dan peresmian dilakukan.

Menurut Dwianto, pembayaran kepada warga terdampak dilakukan pada Oktober 2022 atau tepat di akhir masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Dia juga membenarkan kalau pembayaran berasal dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) yang berada di bawah Kementerian PUPR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebutnya memfasilitasi warga untuk mengurus pembayaran ganti untung.

Dwianto menuturkan bahwa pembayaran didahului persetujuan warga terhadap penetapan lokasi termutakhir yang diajukan pemerintah DKI. "Warga tidak menolak dengan adanya Proyek Sodetan Ciliwung namun pemerintah memang semestinya melakukan sesuai prosedur dan adil terhadap warga terdampak," katanya menerangkan.

Dia mengisahkan kembali bahwa benar pada awalnya warga menolak penggusuran karena hak atas lahan mereka sudah dimiliki resmi. Penolakan berpangkal kepada klaim DKI ada kepemilikan aset tanah di wilayah itu dan juga tanah milik seseorang bernama Hengky Saputra. Kedua belah pihak itulah yang digugat oleh warga melalui pengadilan sewindu lalu dan akhirnya dimenangkan oleh warga.

Alasan lain untuk melawan adalah luas lahan proyek inlet bertambah tanpa ada sosialisasi kepada warga. Dalam Surat Keputusan Gubernur Jakarta--era Jokowi--yang diterbitkan pada 16 Januari 2014 tertulis luas lahan yang akan dibebaskan 6.095,94 meter persegi. Tetapi, Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015--era Ahok--disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet Sodetan Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi.

Dari dokumen notula bertanggal 19 Mei 2021 yang TEMPO terima, tertera kesepakatan DKI era Anies dan warga Bidara Cina dicapai untuk rencana pembebasan lahan inlet tersebut. Luasannya malah bertambah menjadi 11.500 meter persegi. Pertimbangan saat itu adalah adanya hasil evaluasi perhitungan hidraulik, yang membuat posisi lahan inlet bergeser kurang lebih 100 meter ke arah hulu Kali Ciliwung.

Dwianto mengungkapkan warga bisa menerimanya dengan kompensasi ganti untung. "Alhamdulillah warga kami itu prinsipnya bisa beli rumah lagi, nggak neko-neko," tuturnya.

Selanjutnya kata warga soal pembebasan lahan Normalisasi Ciliwung di era Anies...

<!--more-->

2. Ragam Keterangan Warga Soal Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung di Era Anies Baswedan

Normalisasi Ciliwung menjadi salah satu program yang ditekankan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk segera rampung. Pengerjaan infrastruktur program penanggulangan banjir di Jakarta ini mandek sejak Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Pemerintah pusat, dalam konteks ini, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR tak bisa melanjutkan proyek apabila pembebasan lahan belum rampung. Pembebasan lahan itu menjadi tanggung jawabnya Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI.

Bagaimana sebenarnya proses pembebasan lahan normalisasi Ciliwung di masa kepemimpinan Anies Baswedan? Tempo telah mengunjungi tiga lokasi prioritas normalisasi Ciliwung tahun ini, yakni kelurahan Rawajati, Cililitan, dan Cawang di Jakarta Timur.

Tempo juga mendatangi masing-masing perwakilan rukun tetangga (RT) wilayah tersebut. Salah satu pengurus RT 15/RW 03 Kelurahan Cawang, Maruli, menyebut pertama kali dirinya mendengar kabar soal rencana pembebasan lahan normalisasi pada akhir 2021.

“Awalnya warga sempat ada kabar, warga juga sempat bertanya-tanya apakah benar? Soalnya bilang mau digusur itu kan udah lama banget, kami kan warga ikut pemerintah,” kata Maruli pada Minggu, 13 Agustus 2023.

Menurut dia, banjir masih kerap melanda kawasan domisilinya di Taman Harapan, Cawang itu. Bahkan, lanjut Maruli, semua bangunan yang berdiri di bibir sungai terendam banjir pada 2021.

Keterangan lainnya datang dari pengurus RT 03/RW 07 Kelurahan Rawajati, Siti Aminah. Banjir juga sering kali menghantui wilayah ini. Siti menuturkan, warga RT 03 Kelurahan Rawajati pernah mengajukan pembebasan lahan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Banjir setinggi 4-7 meter yang pernah menghantam di sana menyebabkan warga setempat sulit beraktivitas. Listrik pun sampai padam selama dua hari hingga seminggu. Siti mengaku pernah menyewa kontrakan berbulan-bulan saat musim hujan.

Karena itulah, dia menilai, normalisasi Ciliwung justru menguntungkan warga RT 03. Menurut Siti, bangunan di sebelah huniannya sudah digusur sejak Agustus 2022.

“Toh selama ini kami selalu ngerasain banjir, banjir dan banjir. Kalau udah masuk musim penghujan, yang namanya banjir itu bisa kami pagi bersihin lumpur, sore masuk lagi, dari hari ke hari, tahun ke tahun seperti itu. Makanya dengan adanya normalisasi tuh kami untung,” tutur dia.

Siti menambahkan, dirinya lebih menyukai program normalisasi ketimbang naturalisasi yang digagas Anies Baswedan. Pilihannya yang mendukung normalisasi pun kian mantap setelah berkonsultasi dengan banyak pihak. Normalisasi, lanjut dia, menguntungkan asal warga tidak diminta untuk pindah ke rumah susun alias rusun.

“Mau apapun kebijakan pemerintah, saya bersyukur karena dapat ganti untung,” lanjutnya.

Kemudian Ketua RT 09/RW 06 Kelurahan Cililitan, Janeh, menerangkan pembebasan lahan sebagian rumah warga rampung pada 2018. Dia mengaku tetap mengusahakan pembebasan lahan lantaran warganya masih kerap terdampak banjir akibat luapan Kali Ciliwung.

“2018 terbayar, 2020 terbayar, alhamdulillah walaupun naturalisasi, pembebasan lahan tetap berjalan,” katanya saat ditemui Tempo pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin mengatakan, pihaknya akan fokus menyelesaikan normalisasi Ciliwung di tiga wilayah hingga 2024. Menurut dia, target tersebut sesuai dengan arahan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

"Jadi pokoknya kami sampai 2024 fokus dulu di Cililitan, Rawajati, sama Cawang," kata dia di kawasan Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023.

Dinas SDA DKI telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan normalisasi senilai Rp 469,29 miliar tahun ini. Anggaran tersebut difokuskan untuk pembebasan lahan di empat kelurahan prioritas, yakni Cililitan, Rawajati, Cawang, dan Kampung Melayu.

Total pembebasan tanah untuk normalisasi Ciliwung yang ditargetkan sepanjang lebih dari dua kilometer dengan rincian Kelurahan Cililitan 0,5 kilometer, Kelurahan Rawajati satu kilometer dan Kelurahan Cawang 1,5 kilometer.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga telah meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Heru Budi untuk segera merampungkan normalisasi Ciliwung. Sebab, pemerintah baru menyelesaikan normalisasi di Kali Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari total yang direncanakan 33 kilometer.

"Sehingga masih tersisa 17 kilometer. Ini saya minta Menteri PU (Basuki Hadimuljono), Pak Gubernur (Heru Budi) bersama-sama untuk menyelesaikan ini, termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir, melintasi DKI Jakarta juga harus dinormalisasi," kata Jokowi usai peresmian Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin, 31 Juli 2023, dilansir dari Antara.

Selanjutnya ancaman Poppy Capella setelah lisensi Miss Universe Indonesia dicabut...

<!--more-->

3. Setelah Lisensi Miss Universe Indonesia Dicabut, Poppy Capella Buat Klarifikasi dan Ancam Lakukan Ini

Bos Capella Swastika Karya, Poppy Capella, membantah terlibat dugaan pelecehan seksual dalam penyelenggaraan Miss Universe Indonesia pada 1 Agustus 2023. Bantahan National Director Miss Universe Indonesia, yang baru saja dicopot hak lisensinya oleh Organisasi Miss Universe, itu diungkapkan dalam akun Instagram Miss Univese Indonesia pada Sabtu, 12 Agustus 2023.

Poppy menulis siaran pers dengan judul, 'Bantahan Terhadap Pemberitaan di Media yang Menyudutkan Miss Universe Indonesia'. “Berita yang dimuat penuh dengan spekulasi dan ketidakbenaran dengan maksud menyudutkan saya sebagai National Director dan pemegang izin Miss Universe Indonesia,” tulis Poppy di antaranya.

Poppy menegaskan, sebagai National Director dan eks pemilik izin lisensi Miss Universe Indonesia, membantah terlibat dalam sesi body checking disertai foto tanpa busana para finalis. Sesi itu yang kemudian diadukan oleh sebagian peserta finalis kontes kecantikan itu pada Senin pekan lalu. Tak termuat dalam agenda acara, pemeriksaan tubuh menjelang grand final itu dilakukan tidak dengan melindungi privasi para peserta.

“Saya tidak terlibat sama sekali dan tidak pernah mengetahui, menyuruh, meminta atau mengizinkan siapa pun yang berperan dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Miss Universe Indonesia untuk melakukan kekerasan atau pelecehan seksual melalui body checking sebagaimana yang ramai diberitakan,” tulisnya.

Mantan penyanyi dangdut itu mengaku menyesalkan pemberitaan di media massa yang menurutnya sudah menimbulkan persepsi menyesatkan. “Menyimpulkan seolah-olah dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah benar dan sudah terbukti padahal kepolisian belum mulai melakukan pemeriksaan.”

Poppy menyatakan akan menuntut balik secara perdata siapa saja yang disebutnya 'telah menjatuhkan' dirinya. Ia akan melaporkan balik pihak-pihak yang sudah menyiarkan berita bohong, menyebarkan kabar tidak pasti, dan atau dugaan pencemaran nama baik melalui internet. "Saya telah menunjuk kuasa hukum lantaran kasus ini sudah masuk ke kepolisian."

Dari Polda Metro Jaya, polisi mengungkap sudah ada tujuh korban dugaan pelecehan seksual modus body checking di ajang Miss Universe Indonesia 2023, yang rencananya akan mulai dimintai klarifikasi atau keteranganya pada pekan ini. “ Dalam konteks laporan ada 3 namun perkembangannya ada 7 korban, “ kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Trunoyudo Wisnu Andiko, melalui keterangannya, Sabtu 12 Agustus 2023.

Polisi juga sudah memulai penyelidikannya dengan mendatangi lokasi body checking yang dimaksud di Hotel Sari Pasific Jakarta dan memeriksa kamera CCTV yang ada di sana.

Pilihan Editor: Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp 81,5 Triliun, Prasetyo Edi Pesankan Pembebasan Lahan di Jatipadang