TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi viral di media sosial ketika dia meminta anggaran dan memilih kunjungan kerja ke luar negeri. Pernyataan itu menuai kritik terutama saat Prasetyo mempertanyakan yang bisa didapat dari kunjungan dalam negeri seperti ke Kota Brebes, Bogor dan Tangerang Selatan.

Prasetyo menolak memberikan pernyataannya saat diminta tanggapannya atas reaksi yang didapat tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa kunjungan kerja DPRD DKI ke negara lain lebih efektif dari segi hasil pemantauan. Terlebih dengan Jakarta yang diproyeksikan sebagai pusat bisnis setelah perpindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara.

“Jadi bukan semata-mata kami inginnya ke luar negeri, tidak ya ... tapi kami kan setelah kepindahan ibu kota ke IKN, Jakarta mau buat apa sih? Itu yang harus kami pikirkan," katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa 15 Agustus 2023.

Prasetyo mengklaim efektivitas kunjungan ke luar negeri terbukti, antara lain, dalam penerapan dan sosialisasi kendaraan listrik di Jakarta. Politikus PDIP ini merujuk kunjungan kerja ke Amerika yang pernah dijalaninya, dan bagaimana dia melihat harga baterai sangat mempengaruhi penjualan mobil listrik.

Begitu juga klaimnya dengan pembangunan moda transportasi MRT Fase 2 dan LRT. “Disinilah Jakarta punya kesempatan yang lebih besar, dengan kemampuan keuangan daerahnya cukup ya kami lihat ASEAN saja yang negara-negara berkembang,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, mendukung kunjungan kerja ke luar negeri ketimbang ke kota-kota yang ada di dalam negeri. Iman bahkan menyebutkan idealnya kunjungan kerja ke luar negeri bisa setiap tiga bulan sekali, atau tiga kali dalam setahun, disesuaikan dengan pendapatan daerah.

Alasannya, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Dia mencontohkan di Komisi E untuk bidang pendidikan juga badan sosial.

Dukungan untuk kunjungan kerja ke kota di negara lain, bukan kota di dalam negeri, juga datang dari Karyatin Subiantoro, Sekretaris Komisi A--komisi yang mengurusi bidang pemerintahan. Menurut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini, kunjungan kerja ke daerah lain di Indonesia justru akan banyak kendalanya.

Karyatin menyebut cakupan wilayah yang lebih kecil dan skala APBD yang berbeda.

NINDA DWI RAMADHANI

Pilihan Editor: Kampung Susun Akuarium Warisan Anies Disebut Mangkrak di Era Heru Budi