TEMPO.CO, Jakarta - Warga Rusun Marunda merasa tempat tinggal mereka seperti meninggalkan bom waktu, yang kapan saja bisa meledak, terjadi sesuatu yang warga tidak inginkan.

Hal itu disampaikan Ketua RT 05 RW 12, Blok C, Rusun Marunda, Saharuddin Samad usai ambruknya atap belakang Blok C5 pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu.

Menurut dia, rencana perbaikan telah lama disampaikan, namun tertunda akibat pandemi Covid-19 yang mulai mewabah pada 2020 lalu. Hingga akhirnya peristiwa robohnya kanopi beton pada Rabu malam itu.

Dari pantauan Tempo ke sejumlah bagian rusun, sudah banyak yang bocor di setiap lantainya,

“Rencana perbaikan sudah lama dari sebelum COVID -19 tapi tidak jadi karena ada wabah, baru ada lagi setelah kejadian runtuhnya beton belakang, sepertinya pemerintah ketakutan dan terburu-buru,” katanya Senin, 4 September 2023.

Karena itu, ia merasa senang dengan adanya rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merevitalisasi bangunan rusun di Blok C 1 sampai C5 setelah ambruknya atap belakang Blok C5 pada Rabu 30 Agustus 2023 lalu.

Saharuddin menjelaskan peristiwa ambruknya atap itu terjadi pada Rabu malam pukul 21.30. Saat itu, tiba tiba menara plang nama blok C5 di lantai 6 jatuh menimpa kanopi beton hingga ambruk.

“Alhadulillah kejadiannya malam hari tidak ada korban jiwa, ceritanya jadi lain jika kejadiannya siang hari dimana itu tempat bermain anak -anak, ibu-ibu ngerumpi dan tempat kita ngopi, katanya Senin 4 September 2024.

Kondisi Rusun Marunda yang sudah tidak layak juga disampaikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta. Namun berbeda dengan pernyataan Saharuddin, Pemprov DKI justru meminta mereka pindah dan bukan mau memperbaiki rusun.

Soal kondisi bangunan rusan itu didasarkan atas hasil pemeriksaan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.

Dinas Perumahan DKI telah mengajak penghuni Rusun Marunda pindah, khususnya yang tempat tinggalnya berada di Blok C karena kondisi bangunan yang sudah tidak layak huni. Ajakan tersebut sudah dilakukan sejak 2021 silam.

“Hasil pemeriksaan BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) juga sudah tidak layak, sekarangkan yang terpenting adalah nyawa,” kata Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum kepada TEMPO, Senin malam, 4 September 2023.

Retno mengungkapkan usaha yang dilakukuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk mengajak penghuni Rusunawa Marunda terus mendapat penolakan.

“Sejak 2021 sudah kita sosialisasikan tapi kerena terkena Covid, kemudian Rusun Nagrak-nya dipakai untuk Covid akhirnya dan warga menolak, ya sudah,” ujarnya.

Namun kali ini, kata dia, Dinas Perumahan DKI memaksa para penghuni Rusun Marunda tersebut untuk direlokasi lantaran kondisi bangunan yang mengancam keselamatan warga.

“Selama ini warga selalu menolak-menolak dengan kejadian ini (atap beton roboh) kami udah nggak ada berani lagi deh harus semuanya direlokasi. Sekarang siap jamin kalau terjadi kecelakaan di situ?,” kata dia.

OHAN | MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Dinas Perumahan DKI Klaim Ajak Penghuni Rusun Marunda Pindah Sejak 2021 Tapi Selalu Ditolak