TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta menemukan adanya 1,1 juta warga Jakarta yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak layak untuk menerima bantuan sosial (bansos).

Temuan ini berdasarkan data DTKS Februari 2022 yang mencatat 4.497.724 warga yang menerima bansos. "Namun kenyataannya sebanyak 1.143.639 warga tidak layak untuk menerima bansos," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, Rabu, 11 Oktober 2023.

DTKS adalah data yang dikelola oleh Kementerian Sosial, merupakan basis data yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat secara nasional.

Data yang tercantum dalam DTKS senantiasa mengalami perbaikan, sehingga penerima bantuan dapat tepat sasaran. Dinas Sosial di daerah ikut membantu melakukan verifikasi dan validasi (verivali).

"Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021, pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap DTKS. Kita ketahui bahwa data bersifat dinamis, sehingga penting dilakukan evaluasi kelayakan bagi warga yang sudah terdaftar dalam DTKS (inclusion error)," jelas Premi.

Atas dasar itu, Pemprov DKI kemudian memperbaiki data penerima bantuan sosial yang bersumber pada APBN, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Sosial (PBI JKN).

Penemuan data 1,1 juta warga tak layak menerima bansos itu terjadi saat proses perbaikan data DTKS Februari 2022.

Salah satu contoh bentuk pembersihan data yang dilakukan yakni penindakan kelayakan terhadap 25.996 penerima bantuan sosial PKH dan BPNT, serta penerima PBI JKN sebanyak 12.045 hasil padanan ketidaklayakan DTKS Februari 2022.

Premi menjelaskan Pemprov DKI juga terus memperbaiki data bansos dengan sejumlah data pembanding lain. Pihaknya juga perlu melakukan pencocokan data kependudukan, data kepemilikan aset, musyawarah kelurahan, serta verifikasi lapangan oleh para petugas pendataan dan pendamping sosial di kelurahan.

"DTKS ini kita sandingkan juga dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta data Carik Jakarta yang dikumpulkan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk," ucap Premi.

Pilihan Editor: Data Puluhan Ribu Siswa Tak Layak Terima KJP Plus Akan Dihapus dari DTKS