TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Menara Thamrin pada Jumat, 27 Oktober 2023. Mereka menuntut kebebasan dan kemerdekaan untuk Palestina.

Pada pukul 9.27 WIB sebuah mobil ambulans dengan stiker bertuliskan 'Partai Buruh' sudah terparkir di dekat gedung. Sekitar empat orang berpakaian oranye, warna Partai Buruh, menyiapkan sedang menyiapkan bendera. Beberapa orang lainnya juga sedang bersantai menunggu pukul 10.00 WIB, waktu aksi dijadwalkan.

"Hari ini kita ada dua isu besar. Pertama terkait Palestina," ujar Roni Febrianto selaku koordinator aksi. Menurutnya, pemerintah sudah mengatakan bahwa Palestina sebagai negara yang berdaulat juga diberikan kemerdekaan. "Kemerdekaan adalah hak segala bangsa," tuturnya mengutip Pembukaan Undang-Undang 1945. Partai Buruh mendorong PBB untuk mengadakan sidang terkait kemerdekaan Palestina.

"Yang kedua, ini terkait dengan isu upah," kata Roni. Partai Buruh menginginkan kenaikan UMP sebesar 15 persen pada 2024 mendatang. Ia juga menyebutkan alasan dari tuntutan ini. Ia mengatakan bahwa ekonomi sudah semakin membaik. Dengan naiknya upah, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga menguntungkan semua pihak.

Di Kantor PBB, mereka fokus pada tuntutan pertama, yakni mengenai kemerdekaan Palestina. Untuk tuntutan mengenai upah, mereka akan melanjutkan aksi ke Istana Merdeka. Pada pukul 9.35, truk Partai Buruh tiba di depan Menara Thamrin. Truk tersebut membawa sound system yang menggaungkan lagu-lagu dengan tema kebebasan Palestina.

Beberapa menit sebelum jam 10.00 WIB, massa aksi sudah mulai berkumpul. "Sekitar 1000 sampai 2000 (orang) dari Jabodetabek datang," ucap Roni. Massa datang dengan bus dan membawa bendera Palestina. Laju kendaraan yang melintas mulai tersendat. Beberapa petugas keamanan diturunkan untuk menjaga ketertiban aksi. Pagar Menara Thamrin juga ditutup.

ALIFYA SALSABILA NOVANTI

Pilihan Editor: Poster-poster Kemarahan Massa Saat Demo Tolak Dinasti Politik dan Nepotisme Jokowi