Tolak Pemprov DKI Jual Saham Bir, PDIP: Bukan Masalah Haram tidak Haram

Reporter

Antara

Selasa, 31 Oktober 2023 08:22 WIB

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 22 Agustus 2022. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut saham bir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) bisa membantu DKI Jakarta saat COVID-19.

"Iya waktu kami COVID-19 dapat dana dari situ untuk membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kan dari Bank DKI dan PT Delta," kata Prasetio Edi Marsudi saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki saham sebesar 26,25 persen yang tercatat di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) pada 2023. Adapun saham tersebut digunakan sebagai kendali pemerintah.

"Saham di Delta dikasih oleh Belanda, tujuannya untuk mengukur sampai sebatas mana pemerintah bisa mengontrol masyarakat beli dan minum bir," katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta ini menuturkan adanya saham di perusahaan bir tersebut perlu dipahami lantaran Jakarta sebagai kota wisata. "Kok, gubernur mau menghilangkan yang dia tidak tahu sejarah PT Delta, bukan masalah ini haram atau tidak haram," tuturnya.

Pernyataan Prasetio ini menanggapi ucapan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengenai bacapres 2024, Anies Baswedan, yang pada 2017-2022 menjabat sebagai Gubernur DKI ingin menjual saham PT Delta Djakarta Tbk namun tidak disetujui DPRD DKI.

Prasetio menilai seharusnya Ahmad Syaikhu mendalami sejarah PT Delta Djakarta Tbk (DLTA) agar lebih memahami tujuan adanya saham bir tersebut. "Dalam sejarah itu, sebagai gubernur tidak pernah memberikan Penyertaan Modal Daerah (PMD) ke Delta lantaran ditakutkan disalahgunakan," katanya.

Penjualan saham bir menjadi salah satu janji kampanye Anies Baswedan saat Pilgub DKI Jakarta. Namun, janji itu tak terlaksana hingga akhir jabatannya karena terbentur persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menjadi syarat sesuai aturan.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin pada Maret 2021 menyebut jika Anies sudah tiga kali mengirimkan surat ke pimpinan DPRD terkait penjualan saham bir, tapi tak direspons.

Di sisi lain, PT Delta Djakarta rutin memberikan dividen ke Pemprov DKI Jakarta. Pada 2020, misanya, perusahaan ini memperoleh keuntungan Rp123,5 miliar. Keuntungan tersebut menurun hampir 61 persen dari tahun 2019 yang hampir Rp 317 miliar. Dari keuntungan ini Rp 52,5 miliar disetor ke kas pemerintah pada 2021.

“Bisa dibayangkan dalam kondisi ekonomi kita masih dalam posisi resesi PT Delta Djakarta masih mampu menyetor dividen sebesar itu ke kas Pemprov DKI Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan ini sangat sehat dan memiliki prospek yang sangat bagus ke depan,” kata Komisaris Utama PT Delta Djakarta saat itu, Sarman Simanjorang, melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 24 Agustus 2021.

Advertising
Advertising

Anies, saat masih menjabat, pernah menyebut jika Pemprov DKI menjual 26,25 persen sahamnya di PT Delta Djakarta akan mendapat pemasukan sebesar Rp 1,2 triliun. Dengan dana sebanyak itu, Anies mengatakan Pemprov DKI dapat membangun banyak infrastruktur baru, seperti sekolah dan pipa air.

JULNIS FIRMANSYAH | ZEFANYA APRILIA | ANTARA

Pilihan Editor: 4 Hal yang Diketahui di Kasus Mayat Bapak-Anak Membusuk di Koja

Berita terkait

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

4 jam lalu

Sandiaga Sebut Duet Ahok-Anies Sebagai Dream Team, tapi Terganjal UU

Ahok-Anies santer disebut bakal disandingkan dalam Pilgub DKI. Namun, duet keduanya bakal melanggar UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

5 jam lalu

Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana, Ini Permintaan Politikus PKS kepada Kemenhub

Kemenhub bisa mencabut izin trayek PO yang mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok jika menemukan adanya pelanggaran.

Baca Selengkapnya

Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

9 jam lalu

Ragam Respons Anggota Dewan soal Kenaikan Uang Kuliah Tunggal

Sejumlah anggota dewan berikut ini memberikan respons terkait polemik kenaikan Uang Kuliah Tunggal di Sejumlah PTNBH.

Baca Selengkapnya

Ahok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya

10 jam lalu

Ahok-Anies Mustahil Bersama di Pilgub Jakarta 2024, Ini Aturannya

Ini aturan yang menghambat duet Ahok-Anies di Pilgub Jakarta

Baca Selengkapnya

Politikus PKS Soroti Komitmen Konstitusi dalam Mengatasi Masalah Pendidikan

12 jam lalu

Politikus PKS Soroti Komitmen Konstitusi dalam Mengatasi Masalah Pendidikan

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mardani Ali menyoroti peran penting komitmen dan investasi negara dalam mengatasi masalah di sektor pendidikan.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

20 jam lalu

Beda Sikap Soal Peringatan Prabowo agar Oposisi Tak Ganggu Pemerintahannya

Ganjar berharap masyarakat sipil bisa ikut memberikan catatan kritis pada pemerintahan Prabowo nanti.

Baca Selengkapnya

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

1 hari lalu

Respons Internal PDIP Soal Peluang Duet Ahok-Anies di Pilkada Jakarta 2024

Politikus PDIP menyebut Ahok dan Anies berasal dari akar rumput yang berbeda.

Baca Selengkapnya

PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKS dan Golkar Sepakat Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024, Ini Alasannya

Imam mengatakan pasangan Imam-Ririn untuk Pilkada Depok 2024 berencana melakukan deklarasi secepatnya.

Baca Selengkapnya

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

2 hari lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

2 hari lalu

Prabowo Ingatkan agar Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS dan PPP Bilang Begini

PPP menyinggung pengalaman Prabowo di luar pemerintahan sebagai oposisi selama 10 tahun.

Baca Selengkapnya