TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan perlu ada sanksi terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Sebab, kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kendaraannya secara rutin di bengkel dan melakukan uji emisi masih rendah.

“Kesadaran masyarakat itu masih sangat kurang,” kata Asep kepada TEMPO, Rabu, 15 November 2023.

Asep menjelaskan bagi pengendara yang kedapatan tidak lulus uji emisi, DLH DKI hanya menyarankan mereka untuk melakukan servis kendaraan. Namun, di lapangan masih sering ditemukan kendaraan yang sudah terdata tidak lulus uji emisi masih beroperasi.

Oleh karena itu, pihaknya merasa perlu adanya sanksi tilang uji emisi agar warga semakin sadar dan tidak lagi melanggar.

“Pertama kami lakukan razia, dia kena razia kemudian kami kasih imbauan. Next time, misalnya kami melakukan lagi razia, ternyata dalam catatan kami orang itu kemarin belum lulus uji emisi, kena razia lagi ternyata belum lagi. Berarti dia harus di punishment (sanksi),” ujarnya.

Pengenaan sanksi terhadap kendaraan yang tidak lulus uji emisi, Pemprov DKI mendukung jika ada kebijakan lain dari pihak kepolisian.

“Sekali lagi kewenangan untuk pengenaan tilang ada di pihak kepolisian kalau memang kemarin kebijakan tilangnya itu dihentikan, ya, kami support, lah, apa yang menjadi kebijakan dari pihak kepolisian,” ujar anak buah Pj Gubernur DKI Heru Budi.

Sebelumya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menggelar tilang uji emisi pada 1 November lalu. Namun, baru berjalan sehari, pihak kepolisian memutuskan untuk memberhentikan agenda tersebut.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman mengatakan masyarakat masih butuh sosialisasi lebih jauh pentingnya uji emisi. “Setelah penindakan sehari dengan tilang belum saatnya kita melakukan penilangan. Kami ubah lagi polanya,” katanya dikutip dari Antara, Rabu, 1 November 2023.

Pilihan Editor: Lauk PMT Hanya Nasi dan Kuah, Dinkes Depok Bantah Korupsi, Beberkan Anggarannya