TEMPO.CO, Jakarta - Advokat Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI dan Perekat Nusantara menggugat lagi Presiden Joko Widodo alias Jokowi soal nepotisme ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini sebelumnya mental karena hakim PTUN menilai perkara itu bukan kewenangannya.

Untuk membedakan materi gugatan kali ini dan yang sebelumnya, Koordinator TPDI, Petrus Selestinus mengungkapkan ada persoalan yang ditambahkan. "Soal tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden," katanya ketika dihubungi, Sabtu, 17 Februari 2024.

Petrus menyebut pihaknya menggugat Jokowi sebab dianggap telah melanggar hukum dan tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Ia menuding mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu telah membangun nepotisme dalam pemerintahannya. "Sementara nepotisme dilarang oleh undang-undang,"

Menurut dia, di pemerintahan Jokowi selama dua periode ini banyak terjadi pelanggaran hukum. Ia menuding Jokowi membiarkan bahkan mendorong aparatur sipil negara atau ASN dan aparat penegak hukum tidak netral dalam pemilu 2024 yang turut diikuti anaknya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. "Ketiga soal melanggar hukum, banyak terjadi korupsi bernilai triliunan oleh menteri di kabinetnya," ujarnya.

Ia menuturkan ada tiga hal yang dilakukan Jokowi sehingga membuatnya tak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, yaitu tidak jujur, tidak netral dalam pilpres, dan membiarkan nepotisme terus berjalan.

Petrus berharap hakim PTUN berani memutus gugatan ini "Saya duga sebagai akibat adanya intervensi kekuasaan. Nanti kami minta diganti dengan hakim yang lain," ucapnya.

Ia berharap hakim bisa memeriksa dan mengadili perkara menggunakan hati nurani, mendengarkan suara publik, dan memutus pokok perkaranya bukan dengan pendekatan legalistik semata.

Petrus mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi menjadi satu-satunya tergugat. Sementara untuk turut tergugat, TPDI menyantumkan nama Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution, Anwar Usman, Prabowo Subianto, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan dua hakim konstitusi Saldi Isra serta Arief Hidayat.

"Tergugat dan turut tergugat itu tetap dipertahankan kecuali Iriana, Kaesang, dan Tempo Bocor Halus. Kami tinggalkan karena perdebatan dengan hakim dan pihak lawan pasti panjang," ucapnya. Pihaknya juga menghapus kata "selaku pribadi" dalam keterangan tergugat dan turut tergugat itu.

Pilihan Editor: Polisi Sebut Pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo Cukup, Kapan Berkas Perkara Firli Bahuri Diserahkan Lagi ke Kejaksaan?