TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melantik Amir Yanto sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI pada Senin, 19 Februarai 2024.

Sanitiar Burhanuddin mengatakan pelantikan Amir Yanto sebagai orang yang pertama memimpin Badan Pemulihan Aset adalah tiang pancang sejarah untuk menempatkan Kejaksaan sebagai titik sentral dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan keuangan serta perekonomian negara.

Burhanuddin optimistis Amir Yanto mampu menjadikan Badan Pemulihan Aset sebagai central authority (CA) dalam hal pemulihan aset. Ia mengingatkan tugas pioner sebagai Kepala Pemulihan Aset yang pertama tidaklah mudah, ibarat kapal besar yang baru dilarungkan ke lautan lepas. Badan Pemulihan Aset adalah peningkatan status dari lembaga sebelumnya Pusat Pemulihan Aset.

"Menjadi nakhoda pertama pada Badan Pemulihan Aset bukanlah posisi mudah serta nyaman sebagaimana dipersepsikan. Terdapat tanggung jawab besar yang harus diemban dan banyak permasalahan mengenai pengelolaan serta pemulihan aset yang harus diselesaikan," ujar Burhanuddin seperti dilansir dari Antara.

Orang nomor satu di Kejaksaan RI tersebut menjelaskan, Badan Pemulihan Aset merupakan fungsi pendukung (supporting function) terhadap keberhasilan penegakan hukum Kejaksaan baik yang dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Umum maupun Bidang Tindak Pidana Khusus, sesuai dengan amanat Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan.

Satuan kerja Badan Pemulihan Aset bukan hanya berada di level pusat (Kejaksaan Agung) tetapi juga hingga level kejaksaan negeri. Untuk itu, Burhanuddin mengingatkan Kepala Badan Pemulihan Aset segera menyusun cetak biru (blueprint) dan peta jalan (roadmap) yang menjadi landasan bagi satuan kerja di bawahnya.

Burhanuddin juga mengingatkan agar Kepala Badan Pemulihan Aset segera beradaptasi dengan tugas baru, struktur organisasi baru serta visi-misi Badan Pemulihan Aset. Hal tersebut penting untuk karena tugas baru sangatlah kompleks, mulai dari penelusuran aset, pengelolaan aset, hingga penyelesaian aset.

“Saya harap Badan Pemulihan Aset dapat dipercaya sebagai satu-satunya pelaksana otoritas pemulihan aset dalam satu database pemulihan aset nasional dan sebagai pelaksana asa terpadu dalam pemulihan aset,” ujar Burhanuddin.

Pembentukan Badan Pemulihan Aset merupakan pengembangan dari organ Kejaksaan yang sebelumnya bernama Pusat Pemulihan Aset (PPA). Adapun PPA dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung (Perjak) Nomor 006/JA/3/2014, berada di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambin).

Dalam pembentukan Badan Pemulihan Aset ini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melakukan beberapa kali pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birorkrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Annas pada bukan Oktober dan November 2023.

Pada pertemuan Jumat, 24 November 2023, Menpan RB Abdullah Azwar Annas mengatakan urgensi pembentukan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Ri ini terkait dengan banyaknya barang bukti hasil dari pidana yang ditangani oleh Korps Adhyaksa.

"Karena banyak sekali aset yang sudah menjadi barang bukti susah tertangani. Karena begitu banyak, dan berada di banyak tempat, dengan ini tentu akan menyelamatkan jadi barang bukti aset yang telah disita Kejaksaan," kata Anas.

Pilihan Editor: Bareskrim Punya Direktorat Baru Perlindungan Perempuan dan Anak serta TPPO, Dipimpin Jenderal Bintang Satu