TEMPO.CO, Jakarta - Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS) mendesak pemerintah untuk dapat mengevaluasi dan mengatur ulang tata kelola industri di sektor pertambangan timah yang terus bermasalah.

Ketua FORDAS Bangka Belitung Fadillah Sabri mengatakan penegakan hukum dugaan korupsi sumber daya alam timah yang saat ini dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan momentum tepat untuk memperbaiki tata kelola pertambangan timah.

"Ini momentum terbaik untuk pemerintah memperbaiki, mengkaji dan mengatur ulang tata kelola pertambangan timah baik itu penahanan dari sisi lingkungan dan ekonomi supaya lebih baik," ujar Fadillah kepada wartawan, Ahad, 10 Maret 2024.

Menurut Fadillah, berdasarkan hasil kajian pihaknya terkait dengan masifnya dampak negatif tambang timah adalah lemahnya penegakan hukum yang dilakukan aparat. Penindakan hukum, kata dia, jauh dari harapan.

"Susah kalau wasit sudah ikut jadi pemain. Kalian bisa pahami sendiri maksudnya. Bukan rahasia umum lagi penegakan hukum hanya yang kecil saja yang diproses selama ini. Ditingkat polisi yang ditangkap kecil. Sampai di Jaksa dituntut ringan. Sampai di pengadilan malah bebas," ujar dia.

Fadillah menuturkan pihaknya berharap Bangka Belitung tidak terkena kutukan sumber daya alam dimana sebagai daerah yang dikaruniai sumber daya alam melimpah tapi hasilnya tidak dinikmati masyarakat dan cenderung timbul kesengsaraan.

"Dampaknya sudah bisa kita lihat dan rasakan dimana saat ini lahan kritis di Bangka Belitung sudah lebih dari 167 ribu hektar dan 12 ribu kolong atau lubang bekas tambang yang timbul. Sementara upaya konservasi lahan masih tidak sebanding," ujar dia.

Proses penegakan hukum yang dilakukan Kejagung, kata Fadillah, diharapkan dapat diteruskan sampai persidangan dan memperoleh hukuman yang setimpal serta memberikan efek jera para pelaku kejahatan pertambangan, ekonomi dan lingkungan itu.

"Beleid yang mengatur soal tata kelola ini sudah ada. Namun celahnya cukup banyak. Ini yang penting dikaji kembali dan diatur agar lebih baik. Desakan ini sebagai bentuk keprihatinan kami atas kondisi yang terjadi di Bangka Belitung," ujar dia.

Fadillah menambahkan upaya perbaikan tata kelola pertambangan dan lingkungan perlu disuarakan agar mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dia mendorong para tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi hingga kepala daerah dan legislatif untuk bergerak menyuarakan hal yang sama.

"Mari kita bersuara. Ini momentum yang tepat agar Bangka Belitung lebih baik ke depan dimana pertambangan sesuai aturan dan lingkungan tetap terjaga. Jangan cuma soal kinerja PJ Gubernur saja bersuara dan turun. Ini lebih penting karena menyangkut hajat hidup dan keberlangsungan ekosistem lingkungan di Bangka Belitung kedepan," ujar dia.

Pilihan Editor: Korupsi PT Timah, Jampidsus Kejagung Sita Uang Tunai Rp 10 Miliar dan SGD 2 Juta