5 Hal Soal Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

Sabtu, 20 Juli 2024 17:52 WIB

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan rangkaian penggeledahan dan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan salah satu pihak yang ikut diperiksa adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita.

KPK telah menggeledah kantor dan rumah pribadi Hevearita pada Rabu pagi, 17 Juli 2024. Kegiatan itu berlanjut pada Kamis, 18 Juli 2024, sejumlah pegawai diperiksa dalam kasus itu.

Kasus Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang

1. Tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang

KPK menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

"Penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 sampai dengan 2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai dengan 2024," kata Tessa, Rabu, 17 Juli 2024.

Advertising
Advertising

2. KPK geledah Balai Kota Semarang dan sejumlah instansi OPD

Ada sejumlah ruangan di Balai Kota Semarang dan instansi OPD yang digeledah KPK selama 3 hari ini, antara lain, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pada Kamis ini, penggeledahan masih berlanjut di Kantor Dinas Pendidikan dan sejumlah OPD yang berkantor di Gedung Pandanaran Kota Semarang. Tidak hanya menggeledah, KPK juga meminta keterangan sejumlah pimpinan OPD dan pejabat terkait di lingkungan Pemkot Semarang.

3. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka

Penyidik KPK telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Namun, belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menyebutkan ada empat orang yang telah dicegah berpergian ke luar negeri berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut. Empat orang itu terdiri atas dua orang berasal dari penyelenggara negara dan dua orang dari pihak swasta.

Sesuai dengan kebijakan KPK, identitas berserta konstruksi perkara tidak pidana korupsi tersebut akan disampaikan setelah penyidikan telah rampung. "Penyidikan saat ini sedang berjalan. Untuk nama dan inisial tersangka, masih belum disampaikan saat ini," ujarnya.

4. Apresiasi KPK

Sebelumnya, Ita mengapresiasi kehadiran Bus KPK yang melakukan roadshow di Kota Semarang sebagai salah satu upaya penanaman semangat antikorupsi. Rangkaian Roadshow Bus KPK di Kota Semarang diharapkan bukan sekadar seremonial, melainkan wujud komitmen bersama untuk mencegah korupsi dan meningkatkan pelayanan publik bersih dan berintegritas.

Menurut Ita, pendidikan antikorupsi dapat dimulai dari rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ia mengatakan, penting juga mendorong KPK untuk mengintegrasikan pendidikan antikorupsi sampai kurikulum hingga aktivitas belajar mengajar.

"Kami berharap masyarakat akan lebih memahami betapa merugikannya korupsi dan tergerak melakukan pencegahan yang dimulai dari terkecil," kata Ita, sapaan akrab Hevearita, di Semarang, Kamis, 11 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

5. Kekayaan Hevearita atau Ita

Hevearita merupakan politikus PDIP. Sejak 2015 ia dilantik sebagai Waki Wali Kota Semarang, kemudian pada 2022 Hevearita diangkat sebagai Wali Kota Semarang karena Wali Kota sebelumnya, Hendrar Prihadi diangkat menjadi Ketua Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).

Hevearita saat ini memiliki kekayaan Rp 3.361.421.886 atau Rp 3,36 miliar. Hal itu sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan KPK. Dalam laporan itu, Hevearita memiliki utang Rp 2.610.018.256 atau Rp 2,61 miliar.

Harta kekayaan Hevearita itu terdiri atas tanah dan bangunan Rp 4.284.090.000 atau Rp 4,28 miliar dengan rincian:
1. Tanah dan bangunan seluas 292 m2/200 m2 di Semarang, hasil sendiri, Rp 2.175.540.000
2. Tanah seluas 500 m2 di Semarang, warisan, Rp 197.000.000
3. Tanah dan bangunan seluas 282 m2/170 m2 di Semarang, hasil sendiri Rp 1.911.550.000

Kemudian alat transportasi dan mesin Rp 5.250.000 yang terdiri atas:
1. Sepeda motor Honda tahun 2008, hasil sendiri Rp 3.250.000
2. Sepeda motor Honda tahun 1996, hasil sendiri Rp 2.000.000

Hevearita juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 437.018.711, surat berharga Rp 187.700.000, serta kas dan setara kas Rp 1.057.381.431. Dalam situs e-LHKPN milik KPK, wanita kelahiran 4 Mei 1966 itu melaporkan harta kekayaannya sejak menjabat sebagai Wakil Wali Kota Semarang pada 2015.


KAKAK INDRA PURNAMA | ANDRY TRIYANTO TJITRA | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA | ANTARA
Pilihan editor: Hevearita Gunaryati dan Suami Dicegah KPK, Segini Gaji dan Tunjangan Wali Kota Semarang

Berita terkait

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

7 jam lalu

Publik Menyoroti Beda Cara KPK Tangani untuk Dugaan Gratifikasi Kaesang dan Anak Rafael Alun

KPK mendapat sorotan publik lantaran dinilai beda penanganan dalam kasus dugaan gratifikasi Kaesang dan anak Rafael Alun.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

10 jam lalu

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Meskipun status cegah Hanan Supangkat tidak diperpanjang, KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus TPPU bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

1 hari lalu

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

KPK memeriksa mantan Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.

Baca Selengkapnya

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

1 hari lalu

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

Potensi pimpinan KPK untuk berlaku tidak independen akan lebih besar jika mereka berasal dari kalangan penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

1 hari lalu

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

Wakil Ketua Alexander Marwata mengatakan tentang bagaimana cara Harun Masiku ditangkap menjadi urusan penyidik.

Baca Selengkapnya

Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

1 hari lalu

Mertua Jadi Calon Dewas KPK, Kiky Saputri: Masih Ada Beberapa Tahap dan Belum Tentu Lolos

Kiky Saputri akhirnya angkat bicara soal ayah mertuanya, Gusrizal yang telah dinyatakan lolos tahapan profile assessment calon Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

1 hari lalu

Jubir KPK: Kasus Korupsi Bank BJB Belum Naik ke Penyidikan

KPK sedang mengusut dugaan markup dana penempatan iklan oleh Bank BJB

Baca Selengkapnya

Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

1 hari lalu

Demokrat Sebut Uji Kelayakan Capim KPK Dilakukan Legislator Periode Berikutnya

Pansel KPK masih bekerja melakukan wawancara terhadap 20 kandidat.

Baca Selengkapnya

45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

1 hari lalu

45 Persen Capim KPK dari Penegak Hukum, ICW: Buka Ruang Konflik Kepentingan dan Loyalitas Ganda

Aparat penegak hukum yang berpotensi menjadi capim KPK membuka ruang terjadinya konflik kepentingan dan loyalitas ganda.

Baca Selengkapnya

Sebagian Besar Capim KPK dari Polisi dan Jaksa, Pengamat Hukum Khawatirkan 3 Hal Ini

1 hari lalu

Sebagian Besar Capim KPK dari Polisi dan Jaksa, Pengamat Hukum Khawatirkan 3 Hal Ini

Herdiansyah Hamzah mengkritisi banyaknya capim KPK yang berasal dari kalangan penegak hukum

Baca Selengkapnya