Hevearita Gunaryanti Rahayu: Rumah Digeledah KPK hingga Tanggapan Hasto PDIP Soal Dinamika Politik

Reporter

Khumar Mahendra

Editor

Bram Setiawan

Minggu, 21 Juli 2024 18:07 WIB

Hevearita Gunaryanti Rahayu. Foto/Instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Rumah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu, 17 Juli 2024.

"Penyidikan yang sedang dilakukan oleh KPK, yaitu dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi pada tahun 2023 sampai dengan 2024," kata juru bicara KPK Tessa Mahardika, Rabu, 17 Juli 2024.

1. KPK Merespons Pernyataan Hasto

KPK membantah pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang mengatakan, penggeledahan rumah Hevearita Gunaryanti sebagai dinamika politik menjelang Pilkada. Tessa memastikan penyidik tidak pernah mengusut kasus korupsi karena golongan politik tertentu

"KPK khususnya penyidik bekerja berdasarkan kerangka hukum, yaitu apakah ada perbuatan pidana yang diperkuat dengan alat bukti atau tidak," kata Tessa saat dihubungi pada Ahad, 21 Juli 2024.

Advertising
Advertising

2. Proses Hukum

Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghormati proses hukum yang dilakukan KPK terhadap kadernya, Hevearita Gunaryanti Rahayu. "PDI Perjuangan percaya dan kami menghormati seluruh proses hukum tersebut hanya dilakukan dengan prinsip praduga tak bersalah," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024, dikutip dari Antara. Ia juga menilai proses yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut harus mengedepankan kebenaran dalam hukum.

3. Tanggapan Hasto PDIP soal Dinamika Politik

Sekjen PDIP Hasto menyatakan, yang dialami Hevearita saat ini tidak lagi mengejutkan. Sebab, dia melihatnya sebagai dinamika politik menjelang Pilkada. "Sebenarnya secara historis menjelang Pilkada serentak memang ada berbagai dinamika politik hukum yang digerakkan oleh kebenaran, kepentingan politik lain ini yang terjadi dalam pilkada-pilkada sebelumnya," kata Hasto pada Sabtu, 20 Juli 2024.

4. Dipanggil KPK

Tim penyidik KPK bakal memanggil Hevearita Gunaryanti Rahayu setelah merampungkan penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. "Sampai saat ini satgas penyidik masih berfokus melakukan kegiatan di Semarang. Jadi, apabila ditanya apakah akan dimintai keterangan yang bersangkutan, tentunya akan diminta keterangan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 19 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Namun, Tessa belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai waktu pemanggilan Hevearita untuk dimintai keterangan. "Kapannya masih belum bisa disampaikan karena kegiatan masih berlangsung di Semarang," ujarnya.

5. Belum Bertemu

Sejumlah pejabat dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot Semarang belum bertemu maupun berkomunikasi dengan Hevearita setelah penggeledahan. Sekretaris Daerah Kota Semarang Iswar Aminuddin mengatakan, belum ada komunikasi dengan wali kota setelah penggeledahan. "Belum, saya masih baru pulang haji soalnya," kata Sekda, pada Jumat, 19 Juli 2024, dikutip dari Antara.

YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | MUTIA YUANTISYA | ANTARA

Pilihan Editor: Rumah dan Kantor Wali Kota Semarang Digeledah Penyidik KPK, PDIP SInggung Soal Pilkada

Berita terkait

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

1 jam lalu

KPK Tak Perpanjang Masa Cegah Hanan Supangkat, Sempat Terseret Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

Meskipun status cegah Hanan Supangkat tidak diperpanjang, KPK masih melakukan penyidikan dalam kasus TPPU bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

1 jam lalu

Keberpihakan Arsjad Rasjid di Pilpres 2024 Jadi Alasannya Didongkel dari Ketua Umum Kadin?

Arsjad Rasjid didongkel dari jabatan sebagai Ketua Umum Kadin. Benarkah lantaran keberpihakannya kepada Ganjar-Mahfud Md dalam Pilpres 2024?

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Belum Tentu Jadi Sinyal PDIP Gabung Pemerintah

1 jam lalu

Pengamat Sebut Pertemuan Prabowo-Megawati Belum Tentu Jadi Sinyal PDIP Gabung Pemerintah

Perrtemuan antara Prabowo dan Megawati disebut akan terjadi sebelum pergantian presiden.

Baca Selengkapnya

Pakar Pemilu Sebut Perpanjangan Pendaftaran Tidak Memperkecil Calon Tunggal di Pilkada

2 jam lalu

Pakar Pemilu Sebut Perpanjangan Pendaftaran Tidak Memperkecil Calon Tunggal di Pilkada

Titi Anggraini mengatakan seharusnya partai politik menghadirkan alternatif pilihan untuk mencegah calon tunggal.

Baca Selengkapnya

Nama Baik Proklamator Terpulihkan

5 jam lalu

Nama Baik Proklamator Terpulihkan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 dicabut. Memulihkan nama baik Sang Proklamator, Bung Karno, dari tuduhan pengkhianatan G30S/PKI yang tidak terbukti dan tanpa proses peradilan.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

8 jam lalu

Pengamat dan Pakar Dukung Anies Baswedan Dirikan Partai Politik

Anies Baswedan berencana mendirikan parpol setelah gagal mendapat dukungan di Pilkada 2024. Pengamat dan pakar beri dukungan.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

17 jam lalu

KPK Periksa Eks Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka pada Kasus Korupsi Telkom

KPK memeriksa mantan Direktur Human Capital & Finance PT Sigma Cipta Caraka sebagai saksi dugaan korupsi di PT Telkom.

Baca Selengkapnya

PDIP Solo Bentuk Satgas Anti Politik Uang, Paslon Dilarang Bagi-bagi Sembako

17 jam lalu

PDIP Solo Bentuk Satgas Anti Politik Uang, Paslon Dilarang Bagi-bagi Sembako

Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo berharap rakyat jangan dibodohi terus dengan diiming-imingi sembako.

Baca Selengkapnya

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

20 jam lalu

Dominasi APH dalam Daftar Capim KPK, Akademisi: Ada Paradigma Keliru

Potensi pimpinan KPK untuk berlaku tidak independen akan lebih besar jika mereka berasal dari kalangan penegak hukum.

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

21 jam lalu

Wakil Ketua KPK: Bagaimana Cara Menangkap Harun Masiku, Itu Urusan Penyidik

Wakil Ketua Alexander Marwata mengatakan tentang bagaimana cara Harun Masiku ditangkap menjadi urusan penyidik.

Baca Selengkapnya