TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana enggan mengungkapkan informasi soal pengendali bisnis judi online di Indonesia bernisial T. Informasi soal inisial T itu disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani.

Ivan mengatakan, pengungkapan indentitas bandar judi online bukan kapasitas PPATK. Ia mengatakan kapasitas PPATK berada pada upaya pelacakan transaksi judi online.

“PPATK sekarang melakukan kajian terkait dengan 4 juta data. 2 ribu diantaranya itu kita duga sebagai pengepul diujung sana (bandar). Inisial-inisial luar biasa banyak dan posisi PPATK dalam kapasitas melacak kinerja sistemnya, pemindahan dan segala macam” tutur Ivan dalam sesi tanya jawab dengan media pada 26 Juli 2024, di kantor KPAI, Jakarta Pusat.

Sebelumnya bandar judi online berinisial T pertamakali diungkap oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Benny meungkapkan hal tersebut saat memberikan sambutan pengukhan relawan pekerja migran Indonesia atau Kawan PMI di Medan pada 23 Juli 2024. Benny juga telah memberi tahu kepada Presiden bandar judi online berinisial T tersebut kepada presiden Joko Widodo dan meresponnya dengan terkejut.

Pada sambutan tersebut Benny mengatakan bahwa bandar judi online berinisial T tersebut merupakan orang yang sulit disentuh hukum. “Orang ini adalah orang yang selama republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh dengan hukum” ujar Benny.

Merespon hal tersebut PPATK enggan menyebutkan siapa orang yang dimaksud oleh kepala BP2MI sebagai bandar judi berinisial T. “kalau inisial apapun juga inisialnya, dari 2 ribu sebut saja 1 huruf diantara 28 huruf yang ada, sudah pasti ada.” Ujar Ivan,

Terkait apakah bandar judi online berinisial T tersebut kebal hukum PPATK juga enggan mengkonfirmasinya. “Saya pikir ini tidak dalam konteks kebal hukum ya. Ini dalam konteks bagaimana membuktikan siapapun yang ada di dalam datanya itu benar-benar masuk konteks terkait dengan adanya pelanggaran pidana” tutur ketua PPATK.

Kemudian PPATK kembali menegaskan bahwa perannya dalam Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi Online) adalah menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman penyidik.

MAULANI MULIANINGSIH

Pilihan Editor: PPATK: Jawa Barat Jadi Provinsi dengan Jumlah Anak Terbanyak yang Bermain Judi Online