KPK Mutasi 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Simak Daftar Selengkapnya

Jumat, 16 Agustus 2024 13:42 WIB

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata bersama Sekjen KPK, Cahya Hardianto Harefa (kiri), memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 November 2023. Pemberhentian permanen Ketua KPK Firli Bahuri masih menunggu surat Keputusan Presiden RI. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan KPK. Total sebanyak 12 nama pejabat pimpinan tinggi pratama yang mutasi ke jabatan baru.

Adapun mutasi ini tercantum dalam SK Sekjen KPK RI nomor 1497/KP.03.00/50/08/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan KPK RI. Pelantikan yang telah digelar di gedung Merah Putih KPK ini dipimpin oleh Sekjen KPK Cahya H Harefa.

Cahya mengatakan pelaksanaan pelantikan ini merupakan bagian dari amanah peraturan perundang-undangan dan pemenuhan kebutuhan organisasi. Mutasi ini, lanjut dia, juga dilakukan untuk memperkuat sumber daya manusia di KPK guna mendukung pelaksanaan tugas tugas pemberantasan korupsi yang terus mengalami perkembangan.

"Kepada para pejabat yang dilantik agar dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersemangat untuk melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku," tutur Cahya dalam siaran langsung yang ditayangkan di YouTube KPK RI, Jumat, 16 Agustus 2024.

Dia juga menyebut agar para pejabat yang baru dilantik ini dapat melakukan pembenahan dan pemantapan organisasi guna meningkatkan kinerja dan pelaksana tugas serta pelayanan yang maksimal.

Advertising
Advertising

Daftar 12 Pejabat KPK yang Dimutasi

Berikut nama-nama pejabat pimpinan tinggi pratama KPK RI yang dimutasi:

1. Brigjen Agung Yuda Wibowo, Jabatan Lama Direktur Monitoring pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Jabatan Baru Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.

2. Aida Ratna Zulaiha, Jabatan Lama Direktur Jejaring Pendidikan pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran serta Masyarakat, Jabatan Baru Direktur Monitoring pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring.

3. Arief Waluyo Widiarto, Jabatan Lama Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal, Jabatan Baru Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring.

4. Bahtiar Pujang Purnama, Jabatan Lama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Jabatan Baru Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.

5. Budi Waluya, Jabatan Lama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Jabatan Baru Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian Bidang Informasi dan Data.

6. Dian Novianti, Jabatan Lama Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, Jabatan Baru Direktur Jejaring Pendidikan pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

7. Eli Kusumastuti, Jabatan Lama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Jabatan Baru Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.

8. Edi Suryanto, Jabatan Lama Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi, Jabatan Baru Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 4 pada Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi.

9. Herda Helmijaya, Jabatan Lama Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Jabatan Baru Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring.

10. Isnaini, Jabatan Lama Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, Jabatan Baru Kepala Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal.

11. Tomi Murtomo, Jabatan Lama Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat pada Kedeputian Bidang Informasi dan Data, Jabatan Baru Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal.

12. Yonatan Demetang Dilintin, Jabatan Lama Kepala Biro Umum pada Sekretariat Jenderal, Jabatan Baru Direktur Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi pada Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.

Pilihan Editor: TPNPB OPM Klaim Tembak 2 Prajurit TNI di Puncak Jaya, Dianggap sebagai Perlawanan Perayaan Kemerdekaan Indonesia

Berita terkait

Kala Pimpinan Lembaga Anti-Rasuah Jadi Capim KPK Dicecar Panelis

24 menit lalu

Kala Pimpinan Lembaga Anti-Rasuah Jadi Capim KPK Dicecar Panelis

Panelis tes wawancara seleksi capim KPK mencecar Pahala Nainggolan dan Johanis Tanak dengan pertanyaan-pertanyaan ini.

Baca Selengkapnya

Budi Arie Sebut Naik Jet Pribadi karena Istri Kaesang Hamil 8 Bulan, Dosen FH UII: Sangat Menghina Nalar Publik

39 menit lalu

Budi Arie Sebut Naik Jet Pribadi karena Istri Kaesang Hamil 8 Bulan, Dosen FH UII: Sangat Menghina Nalar Publik

Alasan Budi Arie mengenai kondisi hamil istri Kaesang yang jadi penyebab nebeng jet pribadi. "Sangat menghina nalar publik," kata Dosen FH UII.

Baca Selengkapnya

Kaesang Nebeng Jet Pribadi, Dosen FH UII Beri Tahu Cara Sederhana Buktikan Gratifikasi

1 jam lalu

Kaesang Nebeng Jet Pribadi, Dosen FH UII Beri Tahu Cara Sederhana Buktikan Gratifikasi

Dosen FH UII mengatakan sangat mudah membuktikan yang dilakukan Kaesang naik jet pribadi ke AS sebagai gratifikasi atau bukan gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ngaku Nebeng Naik Jet Pribadi, Siapa Penumpang Lain dan Milik Siapa?

2 jam lalu

Kaesang Ngaku Nebeng Naik Jet Pribadi, Siapa Penumpang Lain dan Milik Siapa?

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menjelaskan kepada KPK bahwa dia menggunakan jet pribadi dengan menumpang milik temannya.

Baca Selengkapnya

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

2 jam lalu

Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep

Baca Selengkapnya

Ubedilah Badrun Sebut Alasan Kaesang Nebeng Jet Pribadi Benarkan Dugaan Gratifikasi

7 jam lalu

Ubedilah Badrun Sebut Alasan Kaesang Nebeng Jet Pribadi Benarkan Dugaan Gratifikasi

Ubedilah Badrun menyebut pengakuan Kaesang Pangarep yang nebeng pesawat jet pribadi temannya membenarkan dugaan adanya gratifikasi.

Baca Selengkapnya

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

9 jam lalu

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

Selama dua hari di Malang, KPK telah memeriksa 21 pengurus pokmas atau kelompok masyarakat penerima dana hibah APBD Jatim.

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

12 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya

Viral Klarifikasi Kaesang ke KPK Soal Gratifikasi Jet Pribadi: Numpang ke Teman, Bahasa Bekennya Nebeng

12 jam lalu

Viral Klarifikasi Kaesang ke KPK Soal Gratifikasi Jet Pribadi: Numpang ke Teman, Bahasa Bekennya Nebeng

"Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng," kata Kaesang, usai klarifikasi ke KPK soal dugaan gratifikasi gunakan jet pribadi.

Baca Selengkapnya

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

13 jam lalu

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?

Baca Selengkapnya