Kaesang: Grace Tak Tahu Keberadaan Ketua PSI hingga Menguji Keberanian KPK

Reporter

Khumar Mahendra

Editor

Bram Setiawan

Selasa, 3 September 2024 18:43 WIB

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep bermain basket sebelum pemberian rekomendasi rekomendasi untuk 14 bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024 di BrickHouse, Kalibata Utara, Jakarta Selatan pada Kamis, 8 Agustus 2024. Dewan Pimpinan Pusat PSI atau DPP PSI memberikan rekomendasi untuk 14 bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2024. TEMPO/Ilham Balindra

TEMPO.CO, Jakarta - Nama anak bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep, kena dugaan gratifikasi setelah video yang menunjukkan dia dan istrinya, Erina Gudono, menggunakan jet pribadi Gulfstream G650 viral di media sosial. Publik mempertanyakan, dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menelusuri dugaan gratifikasi tersebut.

KPK akan memanggil Kaesang Pangarep untuk dimintai klarifikasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi fasilitas pesawat jet pribadi. Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan belum bisa memastikan surat undangan klarifikasi dikirimkan kepada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.

“Belum ada info, masih proses,” katanya Senin, 2 September 2024.

1. Grace Natalie Tak Tahu Keberadaan Kaesang

Politikus PSI Grace Natalie tidak tahu keberadaan Kaesang. Grace, yang merupakan Staf Khusus Presiden mengatakan, saat ini posisinya tidak lagi berada di struktur PSI. “Saya sudah enggak di struktur jadi enggak memantau hari-hari (Kaesang). Dicek dulu. Ntar salah lagi informasi dari saya,” ucapnya yang dulu dikenal sebagai Wakil Dewan Pembina PSI di kompleks Istana Jakarta, pada Selasa, 3 September 2024.

Advertising
Advertising

2. Gibran juga harus Diperiksa

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Selestinus, menilai pemeriksaan Kaesang dan Erina seharusnya dilakukan setelah KPK mengklarifikasi Koordinator MAKI Boyamin Saiman sebagai pelapor. Kata Petrus, Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo juga perlu diperiksa, karena dia menandatangani MoU dengan Direktur PT Shopee untuk mendirikan Kantor dan Pusat Gaming di atas lahan Pemkot Solo.

“Mengapa? karena sesuai dengan uraian peristiwa dan fakta-fakta sebagaimana laporan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman pada 28 Agustus 2024, melampirkan MoU dan atau Perjanjian Kerjasama, dibuat antara Pemerintah Kota Solo dan PT Shopee Internasional Indonesia pada 2021,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa, 3 September 2024.

3. Keberanian KPK

Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyebut keberanian KPK untuk melakukan klarifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang sangat penting dalam penuntasan kasus ini. “Mengapa? Karena kasus ini sudah viral dan masyarakat pun menanti jawaban,” kata Yudi ketika dihubungi, Senin, 2 September 2024.

Yudi mengatakan, sampai saat ini belum ada klarifikasi langsung dari Kaesang. Apakah jet pribadi itu sewa sendiri, berapa pembayarannya, dan lain-lain. “Ini tentu bola sekarang ada di tangan KPK. Kenapa? Karena saat ini KPK lah yang bisa secara proaktif sebagai penegak hukum untuk melakukan penuntasan terhadap dugaan gratifikasi ini, apakah benar ada atau tidak,” katanya.

4. KPK Maju Mundur

Yudi Purnomo juga menilai KPK agak maju mundur dalam proses klarifikasi ini. Mulai dari mengirim utusan, memanggil dengan mengirim surat undangan, hingga gimmick-gimmick seperti Kaesang yang dituntut hidup dengan kesederhanaan, hingga KPK yang tidak mengetahui posisi persis Kaesang saat ini.

“Ini tentu menjadi gimmick-gimmick yang akan membuat kasus ini akan berat ya. Tapi sekali lagi kita ingat bahwa KPK adalah lembaga independen dan tentu harus punya keberanian ya, kemudian juga asas praduga tidak bersalah juga tetap harus kita kedepankan," kata Yudi pada Senin, 2 September 2024.

5. Formalitas

Mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan menilai pemanggilan Kaesang agak membingungkan, lantaran bukan penyelenggara negara. “Bila melihat kasus ini, tentu baru bisa menjadi domain KPK bila bisa dikaitkan dengan keluarganya yang penyelenggara negara,” katanya, Senin, 2 September 2024.

Kata Novel Baswedan, bila proses klarifikasi itu dilakukan, hasilnya adalah formalitas. “Karena memang tidak pernah dilakukan konfirmasi Direktur Gratifikasi kepada orang yang bukan penyelenggara negara,” ucapnya. “Itu di luar tugas pokok dan kewajibannya. Sedangkan dalam perundang-undangan, yang punya kewajiban laporan gratifikasi adalah penyelenggara negara. Aneh saja sih.”

DANIEL A. FAJRI | DEFARA DHANYA PARAMITHA

Pilihan Editor: IM57+ Sebut Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang Bisa Ditelusuri Lewat MoU Shopee dan Pemkot Solo

Berita terkait

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

1 jam lalu

Hari Kedua KPK di Malang, Periksa 14 Pengurus Pokmas Penerima Dana Hibah APBD Jawa Timur

Selama dua hari di Malang, KPK telah memeriksa 21 pengurus pokmas atau kelompok masyarakat penerima dana hibah APBD Jatim.

Baca Selengkapnya

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

4 jam lalu

Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.

Baca Selengkapnya

Viral Klarifikasi Kaesang ke KPK Soal Gratifikasi Jet Pribadi: Numpang ke Teman, Bahasa Bekennya Nebeng

4 jam lalu

Viral Klarifikasi Kaesang ke KPK Soal Gratifikasi Jet Pribadi: Numpang ke Teman, Bahasa Bekennya Nebeng

"Numpang ke teman, kalau bahasa bekennya nebeng," kata Kaesang, usai klarifikasi ke KPK soal dugaan gratifikasi gunakan jet pribadi.

Baca Selengkapnya

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

5 jam lalu

Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Pansel Akui Kesulitan Pilih 10 Nama Capim KPK, Ada Peluang Penentuan Lewat Voting

5 jam lalu

Pansel Akui Kesulitan Pilih 10 Nama Capim KPK, Ada Peluang Penentuan Lewat Voting

Pansel akan memilih 10 nama capim KPK dan bakal melaporkan nama-nama tersebut ke Presiden Joko Widodo pada pekan pertama Oktober 2024

Baca Selengkapnya

KPK Tahan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan, Rugikan Negara Rp 223 Miliar

7 jam lalu

KPK Tahan 5 Tersangka Korupsi Pengadaan Lahan di Rorotan, Rugikan Negara Rp 223 Miliar

KPK menahan 5 tersangka korupsi pengadaan tanah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Kelimanya ditahan di Rutan Cabang Gedung KPK Merah Putih.

Baca Selengkapnya

KPK Terima Laporan 3.463 Objek Gratifikasi per Agustus 2024

7 jam lalu

KPK Terima Laporan 3.463 Objek Gratifikasi per Agustus 2024

Selama 2024, KPK telah menerima 2.975 laporan gratifikasi dengan jumlah 3.463 objek gratifikasi.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Menindaklanjuti Ratusan Hasil Analisis PPATK

7 jam lalu

KPK Tak Menindaklanjuti Ratusan Hasil Analisis PPATK

Saat tes wawancara calon pimpinan KPK terungkap ratusan hasil analisis PPATK tak ditindaklanjuti oleh KPK. Nilainya mencapai ribuan triliun.

Baca Selengkapnya

Panelis Tanya Pahala Nainggolan Soal Kontribusinya Atas Kehancuran KPK

9 jam lalu

Panelis Tanya Pahala Nainggolan Soal Kontribusinya Atas Kehancuran KPK

Pahala kaget ditanya oleh panelis soal kontribusinya menjatuhkan martabat KPK. Pahala ditanya saat tes wawancara calon pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Jubir Tegaskan Kaesang Nebeng Teman, Pemilik Jet Pribadi Ikut Terbang ke Amerika Serikat

10 jam lalu

Jubir Tegaskan Kaesang Nebeng Teman, Pemilik Jet Pribadi Ikut Terbang ke Amerika Serikat

Juru bicara Kaesang Pangarep, Francine Widjojo, menegaskan Kaesang menaiki jet pribadi bersama teman atau pemilik dari pesawat tersebut.

Baca Selengkapnya