Sekretaris Daerah DKI Saefullah melakukan undian unit rumah susun sewa kepada warga Kelurahan Dukuh, Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur, dan Marunda, Jakarta Utara, di Balai Agung DKI, 2 Juni 2017. Tempo/Friski Riana
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan setidaknya tujuh ribu kegiatan yang masuk ke Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Angka itu menyusut dari usul semula yang mencapai 20 ribu kegiatan.
"Beberapa usulan kami akomodasi dan ada berapa yang belum diakomodasi," ujarnya di Balai Kota, Selasa, 6 Juni 2017. RKPD sudah disampaikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dipertimbangkan.
Pengurangan jumlah yang cukup signifikan itu, kata Saefullah, disebabkan banyaknya usulan dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), yang belum masuk. Usul dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) juga belum semua tercakup. Pengurangan usul dilakukan dengan memprioritaskan manfaatnya bagi masyarakat.
Usulan yang diprioritaskan adalah bidang kesehatan dan pembangunan infrastruktur, yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Anggaran usulan RKPD mendekati Rp75 triliun, sudah mencakup belanja langsung dan tidak langsung.
Kegiatan yang prioritaskan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. “Anggaran Rp 75 triliun itu sudah maksimal, sudah untuk 2018," ucapnya. Anggaran tidak bisa ditambah lagi lantaran khawatir masalah kekosongan anggaran pada tahun sebelum-sebelumnya terulang kembali.
Anggaran yang akan dikeluarkan, kata Saefullah, harus realistis dengan penggunaannya. "Saya ingin realistis. Anggarannya segini, silakan dibelanjakan dan dibicarakan untuk apa.” Ia berpesan kepada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah agar seluruh kegiatan bisa dikoreksi siapa pun.
