Pilkada Kota Bekasi, Pengamat: Rahmat Effendi Berpeluang Menang

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat siaran Live bersama Tim Redaksi TEMPO. TEMPO/RYAN MAULANA

    Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat siaran Live bersama Tim Redaksi TEMPO. TEMPO/RYAN MAULANA

    TEMPO.CO, Bekasi - Pengamat politik dari Universitas Islam 45 Bekasi, Adi Susila, memperkirakan petahana Rahmat Effendi berpeluang besar kembali memenangi pemilihan kepala daerah di Kota Bekasi pada 2018. "Kalau petahana berpasangan lagi dengan PKS, sangat besar kemungkinan menang pilkada," kata Adi kepada Tempo, Senin, 6 November 2017.

    Tak berpasangan dengan Partai Keadilan Sejahtera pun, kata Adi, petahana juga mempunyai kans menang cukup tinggi. Namun, berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, Rahmat, yang kini menjabat Wali Kota Bekasi, menang tidak mutlak, sedangkan partisipasi pemilihnya rendah. "Sekarang kemenangan calon ditentukan jumlah pasangan dan konfigurasi koalisi," ujarnya.

    Sejauh ini, Adi menambahkan, belum ada ketetapan koalisi dari partai politik di Kota Bekasi. Semua parpol masih menjajaki kemungkinan berkoalisi meski masing-masing partai mulai menunjukkan figur yang bakal diusung menjadi calon wali kota atau wakil wali kota. "Partai masih berhitung sebelum memutuskan koalisi."

    Menurut Adi, petahana cukup diuntungkan dalam pilkada ini. Sebab, popularitas dan elektabilitasnya terus meningkat menyusul dibuatnya program-program dari pemerintah yang prorakyat. “Di antaranya membuat program Kartu Sehat (KS) bagi semua kalangan, di mana berobat ke semua rumah sakit gratis,” ucapnya.

    Dalam beberapa kesempatan, Rahmat Effendi mengaku tak mau buru-buru mempersiapkan diri menghadapi pilkada Kota Bekasi. "Mengalir saja," katanya seusai rapat paripurna di DPRD Kota Bekasi, beberapa waktu lalu.

    Rahmat mengaku masih fokus menyelesaikan pekerjaannya sebagai Wali Kota Bekasi hingga tahun depan ketimbang memikirkan pilkada. Menurut dia, pencapaiannya cukup memuaskan karena target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah terealisasi sejak tahun ketiga. "Pendidikan gratis dan kesehatan gratis sudah dinikmati, infrastruktur sudah bagus semua," tuturnya.

    ADI WARSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.