Dituding Anies Baswedan, Eks Staf Ahok Buka Kartu

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI

    Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI

    TEMPO.CO, Jakarta - Tudingan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedana bahwa tim gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dibiayai swasta memicu tanggapan dari bekas anggota tim Ahok, Nathanael Ompusunggu.

    Nathanael Ompusunggu mengatakan, gaji seluruh staf Gubernur Ahok diambil dari Dana Operasional Gubernur yang ditransfer via Bank DKI. Mereka digaji sekitar Rp 20 juta per bulan. "Kami digaji dari anggaran operasional Gubernur yang berjumlah total sekitar Rp 2,2 miliar per bulan," kata Nael, sapaan Nathanael, ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 22 November 2017.

    Nael menjelaskan, setiap bulannya Ahok mengeluarkan sekitar Rp 700 juta dari dana operasionalnya untuk menggaji pegawai Balaikota Jakarta, termasuk 15 orang anggota staf Gubernur tersebut. Sisa dana operasional tersebut dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan, seperti kegiatan sosial dan pembangunan atau kebutuhan-kebutuhan mendadak lainnya.

    "Selalu habis (dana operasional) itu, didistribusikan semuanya," ucap Nael.

    BACA: Anies Baswedan Sebut Tim Gubernur Era Ahok Dibiayai Swasta

    Kemarin, Anies Baswedan mengatakan bahwa staf Gubernur era Ahok dibiayai pihak swasta bukan dari APBD. Tudingan Anies Baswedan tersebut untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang alokasi anggaran penyelenggaraan tugas Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam Rancangan APBD 2018 sebesar Rp 28,5 miliar.

    Anggaran TGUPP tersebut meningkat 14 kali lipat dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018 yang diajukan sebelumnya yakni Rp 2,3 milia atau honorarium anggota TGUPP diajukan Rp 1,9 miliar per bulan. Anies Baswedan menuturkan, penganggaran dalam APBD itu untuk memastikan setiap anggota tim yang membantu Gubernur DKI menyusun kebijakan harus dibiayai pemerintah daerah. 

    Nael membantah tudingan Anies Baswedan. Dia juga mengungkap informasi bahwa staf gubernur berbeda dengan TGUPP. "Kalau TGUPP berisi Pegawai Negeri Sipil eselon dua," ujar dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.