MRT Jakarta Usulkan Tiket Rp 18 Ribu

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagian dalam Kereta MRT Jakarta di Jepang. Dok jakartamrt.co.id

    Bagian dalam Kereta MRT Jakarta di Jepang. Dok jakartamrt.co.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Tarif satu kali perjalanan kereta mass rapid transit atau MRT diperkirakan Rp 18 ribu. Direktur Keuangan PT MRT Jakarta Tuhiyat, menyatakan tarif itu didapat dari asumsi jumlah penumpang per hari 173 ribu orang.

    "Tarifnya berkisar di angka itu," katanya di Jakarta, Kamis, 1 Maret 2018.

    Tuhiyat menjelaskan, angka 173 ribu berasal dari survei yang dilakukan pada 2013. Kini MRT Jakarta sedang menggelar survei ulang untuk memperbarui data tersebut. Meski begitu, ia memperkirakan angkanya tak bakal bergeser jauh dan tarif satu kali perjalanan berkisar Rp 17-20 ribu.

    Baca: Sandiaga Uno Ditagih Utang, Alasan MRT Tunggak Pembayaran

    Menurut Tuhiyat, survei terbaru bakal rampung sekitar akhir Maret. Data jumlah penumpang dan tarif itu akan diserahkan ke pemerintah DKI Jakarta sebagai dasar penentuan nilai subsidi.

    Penentuan tarif, subsidi, dan aset MRT harus diputuskan paling lambat pertengahan tahun ini. Tujuannya, supaya anggarannya bisa didaftarkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.

    Tuhiyat menghitung MRT Jakarta bisa beroperasi mandiri tanpa bantuan subsidi mulai 2030. Target itu bisa tercapai dengan asumsi benar bahwa tarif tiket satu kali perjalanan bisa diterapkan senilai Rp 18 ribu dan jumlah penumpang per hari mencapai 173 ribu orang.

    Baca: Loko Kereta MRT Jakarta Sempat Disebut Mirip Jangkrik, Kini

    Faktor lain yang ikut mempengaruhi adalah porsi pendapatan non-tiket dipatok 15 persen dan labanya 10 persen. Dengan kombinasi itu, kata Tuhiyat, jika tarif akhir yang dibayar tiap penumpang MRT Rp 10 ribu, subsidi berakhir pada 2030.


  • MRT
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.