Anies Baswedan Angkat Rustam Effendi yang Mundur di Era Ahok

Reporter:
Editor:

Untung Widyanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno bersama mantan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Efendi saat di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 November 2017. Foto : TEMPO/Larissa Huda

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno bersama mantan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Efendi saat di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 November 2017. Foto : TEMPO/Larissa Huda

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengangkat Rustam Effendi menjadi Wali Kota Jakarta Barat. Ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI, Rustam mundur sebagai Wali Kota Jakarta Utara.

    “Yang lalu-lalu jangan dibicarakan lagi lah, situasinya sekarang beda," kata Rustam Effendi kepada wartawan usai dilantik oleh Anies Baswedan di Balai Agung, Jakarta pada Kamis 5 Juli 2018.

    Baca juga: Mendagri Tjahjo Kumolo Sebut Anies Baswedan Gubernur Indonesia

    Rustam mengatakan dirinya tidak kapok menjadi wali kota. Dia mengaku ditugaskan oleh Anies Baswedan untuk membantu mensejahterahkan warga, bersikap adil dan memberdayakan masyarakat. "Saya jawab, Insyaallah saya siap," katanya.

    Selain Rustam Effendi, ada 19 pejabat baru dilantik, yang  meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Widyaiswara Ahli Utama.

    Antara lain Bayu Meghantara sebagai Wali Kota Jakarta Pusat, Syamsuddin Lologau sebagai Wali kota Jakarta Utara, M Anwar sebagai Wali Kota Jakarta Timur, Marullah Matali sebagai Wali Kota Jakarta Selatan dan Husein Murad, Bupati Kepulauan Seribu.

    Anies Baswedan menyampaikan bahwa seleksi pejabat dilakukan oleh panitia rotasi dan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama. Panitia dibentuk tanggal 8 Juni melalui Keputusan Gubernur 1012 tahun 2018.

    "Ini adalah penyegaran, kita harap mereka yang dilantik membawa kebaruan," kata Anies Baswedan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.