TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta era Gubernur Djarot Syaiful Hidayat ternyata paling banyak melakukan penggusuran dibandingkan era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan.
Baca juga: Augie Fantinus Jadi Tersangka, Ini Temuan Tempo Soal Calo Tiket
Temuan itu berdasarkan penelitian yang dilakukan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta bertajuk "Mengais di Pusaran Janji" pada 2017 dan "Masih Ada" pada 2018. Pengacara LBH Jakarta Charlie Albajili mengatakan, selama menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta, Djarot telah menggusur 73 titik. Sedangkan Ahok 25 titik, dan Anies 12 titik.
"Rasio penggusuran paling besar pada 2017 oleh Djarot dan paling kecil oleh Anies," kata Charlie di Gedung LBH Jakarta, Jakarta Pusat, Ahad, 14 Oktober 2018.
Penelitian LBH Jakarta itu dilakukan selama Januari 2017 hingga September 2018 dengan metode verifikasi dan observasi lapangan di 25 titik penggusuran.
Penelitian itu membandingkan jumlah dan pola penggusuran era Ahok, Djarot, dan Anies Baswedan. Masa jabatan paling lama diduduki oleh Djarot, yakni selama 159 hari. Sedangkan Ahok menjabat selama 128 hari, dan Anies selama 76 hari.
Selama pemerintahannya, Djarot melakukan tiga kali penggusuran dengan musyawarah dan 55 kali penggusuran sepihak. Sementara, sebanyak 15 penggusuran lainnya tidak diketahui warga.
Djarot mengerahkan total sebanyak 8.407 personel aparat gabungan. Djarot menggusur sebelas titik hunian, 59 titik unit usaha, dan tiga titik gabungan. Sedangkan, Ahok menggusur dengan musyawarah sebanyak dua kali dan sepihak sebanyak 15 kali. Sebanyak delapan penggusuran tidak diketahui warganya. Ahok mengerahkan 2.319 personel aparat gabungan untuk menggusur selama masa pemerintahannya.
Sedangkan Anies Baswedan tidak pernah menggusur dengan musyawarah selama pemerintahannya. Sebanyak sepuluh penggusuran dilakukan secara sepihak dan dua penggusuran tidak diketahui warganya.
Baca juga: Tak Dapat Kios di Skybridge, PKL Tolak ke Blok F Tanah Abang
Anies mengerahkan 930 personel aparat gabungan. Anies menggusur dua titik hunian dan sepuluh titik unit usaha. "Pola yang sama seluruhnya menggunakan aparat berwenang tidak melakukan musyawarah dan tidak memberikan solusi," kata Charlie.
Dalam penelitian tersebut, LBH Jakarta juga menemukan selama 2017 sebanyak 80 persen penggusuran dilakukan secara sepihak. Sementara, angka itu meningkat pada Januari - September 2018 hingga 81 persen penggusuran yang dilakukan sepihak pada era Anies Baswedan tanpa musyawarah dan solusi bagi warga terdampak.
