Final, Bekasi Minta Hibah dari DKI Total Rp 926 Miliar

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merngungkapkan kekesalannya soal dana hibah kompensasi sampah dengan Bekasi saat jumpa pers di Balai Kota DKI, Ahad, 21 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merngungkapkan kekesalannya soal dana hibah kompensasi sampah dengan Bekasi saat jumpa pers di Balai Kota DKI, Ahad, 21 Oktober 2018. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bekasi mengajukan proposal permohonan hibah dari DKI Jakarta senilai total Rp 926,38 miliar pada 2019. “Rp 936 miliar untuk dana kewajiban dan kemitraan. Itu sudah total," kata Asisten Daerah II Kota Bekasi Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Kariman seusai rapat di Balai Kota DKI, Kamis, 25 Oktober 2018.

    Baca: DKI: Soal Dana Hibah Bekasi Tidak Bisa Langsung Beres

    Kariman menyebutkan dana kewajiban sebagai hibah yang diberikan DKI sebagai kompensasi bau sampah kepada warga sekitar Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sedangkan dana kemitraan adalah hibah bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk digunakan membangun infrastruktur di wilayah setempat.

    Kariman menuturkan Pemkot Bekasi mengajukan dana kemitraan Rp 582,93 miliar. Dalam proposal yang diajukan, dia menerangkan, dana akan digunakan untuk mengerjakan empat proyek, yakni pembangunan jalan layang Cipendawa, jalan layang Rawapanjang, pembangunan saluran bawah tanah atau crossing Buaran, dan peningkatan fasilitas penerangan jalan umum.

    Adapun sisanya Rp 343,45 miliar untuk dana khusus atau wajib sebagai kompensasi bau. Khusus soal kompensasi bau, Pemerintah DKI telah menjawab hanya bisa menganggarkan Rp 141 miliar. Alasannya, DKI memiliki perhitungan sendiri dalam mengucurkan dana khusus.

    Baca berita sebelumnya:
    Hibah 2018 Mandek, Bekasi Usul ke DKI Tahun Depan Rp 3 Triliun
    Kisruh Dana Hibah Sampah Kota Bekasi, Anies: Kami Sudah Membayar

    "Ada Rp 141 miliar berdasarkan jumlah tonase sampah dan sudah diusulkan ke Komisi A," ujar Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta Premi Lasari.

    Sedangkan untuk hibah kemitraan yang digolongkan sukarela, Premi menambahkan, pemerintah DKI baru menyetujui proyek crossing Buaran sebesar Rp 5 miliar untuk masuk anggaran dana umum. Nilai ini juga sudah diusulkan ke Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.


    KOREKSI:
    Nilai hibah dan rinciannya dalam artikel ini telah diralat pada pukul 15.33, Kamis, 25 Oktober 2018. Ralat dilakukan setelah mencocokkan keterangan lisan narasumber dengan data yang diberikan. Terima kasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.