Dinas Lingkungan Hidup Cari Pembuang Limbah B3 di Rusun Marunda

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis menuang lumpur limbah B3 saat unjuk rasa di Bandung, 28 April 2016. Sebanyak 88 persen warga terdampak tak bisa menggunakan air tanah yang tercemar di Rancaekek. TEMPO/Prima Mulia

    Aktivis menuang lumpur limbah B3 saat unjuk rasa di Bandung, 28 April 2016. Sebanyak 88 persen warga terdampak tak bisa menggunakan air tanah yang tercemar di Rancaekek. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencari pembuang pasir yang diduga limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau limbah B3. Limbah beracun itu ditemukan di sekitar Rusun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.

    Staf Seksi Pengaduan dan Sengketa Dinas Lingkungan Hidup M. Yamin menyebut untuk sementara ini pihaknya mengamankan barang bukti pasir diduga limbah B3 Spent Bleaching Earth (SBE) dari jangkauan warga.

    "Baru mengamankan saja (pasir) ini 'kan barang bukti. Selanjutnya, kita cari siapa pemilik barang ini, sementara kita amankan ini dari bahaya untuk masyarakat," ujar M. Yamin di Jakarta, Senin 7 Januari 2019.

    Ia menyebutkan akan ada sejumlah sanksi untuk pelaku apabila semua bukti tentang pencemaran lingkungan sebagai dampak pembuangan limbah B3 tersebut telah terkumpul.

    Dinas Lingkungan Hidup DKI berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk mengamankan barang bukti. "Kalau sudah bukti lengkap siapa-siapanya, baru kita akan menentukan itu," ujar dia.

    Masyarakat yang menerima pasir diduga limbah B3 tidak dikenai sanksi karena tidak tahu bila pasir itu adalah limbah berbahaya. Dinas Lingkungan Hidup DKI hanya mengimbau mereka untuk lebih berhati-hati terhadap dampak limbah tersebut. "Jangan menerima sesuatu yang gratis atau murah walaupun itu dibutuhkan. Padahal itu berbahaya buat lingkungan, terlebih orangnya," katanya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.