Kenapa Bupati Bogor Mengaku Persoalan Macet Belum Prioritas?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto aerial suasana kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jumat, 23 November 2018. Proyek tersebut antara lain pembangunan jalan tol layang, LRT dan kereta api cepat Jakarta-Bandung. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    Foto aerial suasana kemacetan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jumat, 23 November 2018. Proyek tersebut antara lain pembangunan jalan tol layang, LRT dan kereta api cepat Jakarta-Bandung. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Bogor -Pemerintah Kabupaten Bogor mengaku persoalan transportasi belum terlalu membutuhkan perhatian, diantaranya soal macet. Sehingga belum menjadikan sektor ini sebagai salah satu program utama dalam perencanaan pembangunan daerah

    Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, selama periode kepemimpinannya, dirinya masih berfokus pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. “Selama ini, masyarakat belum komplain sih soal angkot. Saya fokusnya infrastruktur, karena kami banyak dikomplain masyarakat karena jalan rusak, macet dan sebagainya,” kata Ade saat ditemui di ruangannya.

    Baca : Macet, Pemerintah Bahas Penyederhanaan Transportasi

    Hal ini berbanding terbalik dengan rencana pemerintah pusat yang ingin memperbaiki sistem transportasi umum sebagai solusi kemacetan.

    Pada rapat terbatas, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menugaskan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mengkoordinir antara pemerintah provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan pemerintah pusat terkait pengintegrasian transportasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

    Terpisah, Kepala Seksi Multi Moda Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Hedi Heryadi mengatakan, rencana pengintegrasian angkutan yang masuk dalam Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek tahun 2018-2029 ini mewajibkan Pemerintah Daerah menata trayek angkutan dalam kota dalam rangka perwujudan angkutan terintegrasi.

    “Namun di anggaran tahun 2019 ini, belum ada anggaran yang dikhususkan untuk membenahi sektor transportasi,” kata Hedi.

    Meski begitu, Hedi mengatakan, pihaknya akan melakukan enam poin yang menjadi fokus dalam RITJ tersebut.

    Keenam poin tersebut antara lain, Pergerakan orang dengan angkutan umum harus mencapai 60 persen, Setiap daerah harus punya feedeer yang terigetrasi, Rata-rata kecepatan minimal 30 km/perjam pada jam puncak, Perpindahan moda maksimal 3 kali, Akses masyarakat menuju angkutan umum maksimal 500 meter, dan cakupan pelayanan angkutan umum harus 80 persen.

    “Rencana terdekat mungkin akan mengubah angkutan yang sudah ada menjadi feedeer untuk menuju LRT yang masih menuju tahap pembangunan di Kabupaten Bogor,” kata Hedi.

    Hedi mengatakan, kesulitan utama dalam hal melakukan pengintegrasian angkutan ini adalah anggaran.

    “RITJ ini kan menggunakan dua sumber anggaran yakni APBN dan APBD, sehingga harus disesuaikan juga dengan renstra Kabupaten Bogor untuk menyesuaikan APBD,” kata Hedi.

    Simak pula :
    Harapan Warga ke Bupati Bogor Baru: Dari Soal Macet Hingga Lahan

    Sementara itu, dalam rapat terbatas Selasa 8 Januari 2018, Jokowi mengeluhkan kemacetan yang terus terjadi di Jabodetabek hingga membuat negara rugi puluhan triliun setiap tahun.

    "Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima, setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara jalanan macet," tuturnya. Jokowi meminta pengelolaan moda transportasi di Jabodetabek ke depan harus lebih baik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Sandiaga Uno Soal Tenaga Kerja Asing Tak Sebutkan Angka

    Sandiaga Uno tak menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Asing dalam debat cawapres pada 17 Maret 2019. Begini rinciannya menurut Kementerian Ketenagakerjaan.