Kata Remaja DKI soal Program Subuh Berjemaah dan Magrib Mengaji

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah remaja mengaji Alquran secara bersama-sama saat gelaran Nusantara Mengaji di Masjid Raya, Makassar, 8 Mei 2016. Kegiatan nusantara mengaji yang diikuti sejumlah santri madrasah, pondok pesantren, masjid dan majelis taklim se kota Makassar  bertujuan untuk membiasakan mengaji sehingga dapat terus menghidupkan tradisi Khataman Alquran seperti yang dilakukan para ulama terdahulu. TEMPO/Fahmi Ali

    Sejumlah remaja mengaji Alquran secara bersama-sama saat gelaran Nusantara Mengaji di Masjid Raya, Makassar, 8 Mei 2016. Kegiatan nusantara mengaji yang diikuti sejumlah santri madrasah, pondok pesantren, masjid dan majelis taklim se kota Makassar bertujuan untuk membiasakan mengaji sehingga dapat terus menghidupkan tradisi Khataman Alquran seperti yang dilakukan para ulama terdahulu. TEMPO/Fahmi Ali

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program salat subuh berjemaah dan magrib mengaji direspon beragam oleh remaja-remaja ibu kota. Program yang dibuat untuk menekan kenakalan remaja itu akan direlasisasikan tahun ini di wilayah Jakarta Selatan.

    "Setuju banget, apalagi remaja yang laki-laki memang wajibnya salat di masjid," kata Vito, siswa kelas X SMK Negeri 6, Jakarta Selatan, Kamis, 10 Januari 2019.

    Siswa jurusan komunikasi multimedia itu mengatakan program salat berjamaah dan mengaji akan meningkatkan kedatangan orang beribadah ke masjid. Namun dia menyarankan agar program tersebut juga dilengkapi fasilitas lain yang menarik remaja datang ke masjid. "Seperti WI-FI atau dikasih snack," kata Vito.

    Siswa SMK Negeri 6 lain, Syukur Baihaki mengatakan bahwa program tersebut bagus namun belum tentu efektif menekan kenakalan remaja. Apalagi, menurut dia, jika ibadah itu terkesan dipaksakan. "Kalau salat atau ibadah cuma dipaksa gak sesuai dengan hati percuma juga dong, ya jadinya tetap nakal-nakal juga," kata Syukur.

    Rifki Agustian, siswa SMK Negeri 29 Jakarta Selatan mengatakan program subuh berjemaah dan maghrib bagus. Namun menurut dia, tidak semua remaja mau dan bisa datang ke masjid di waktu ibadah tersebut. Begitu pun dirinya sendiri. "Tergantung orangnya. Ada yang keberatan juga. Tergantung dari hati," kata siswa kelas XII tersebut.

    Warga dari berbagai kalangan mengaji Alquran secara bersama-sama saat gelaran penutupan Nusantara Mengaji di Masjid Raya, Makassar, 8 Mei 2016. Gerakan Nusantara Mengaji merupakan kegiatan mengkhatamkan Al Quran di Indonesia. TEMPO/Fahmi Ali

    Sedangkan Rizky Ihsan, rekan sekolah Rifki mengaku optimistis dapat mengikuti program salat subuh berjemaah dan magrib mengaji. "InsyaAllah sanggup," kata siswa teknik kelistrikan pesawat tersebut.

    Wali Kota Jakarta Selatan Marullah sebelumnya mengatakan program tersebut menargetkan masjid menjadi safe house atau tempat aman bagi remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan. "Sekarang ini banyak sekali, terutama anak-anak muda melakukan tawuran dan narkoba," kata dia pada Rabu, 9 Januari 2019.

    Marullah menjelaskan program subuh berjemaah dan maghrib mengaji juga ditujukan untuk menciptakan kerukunan di antara masyarakat. Program ini akan direalisasikan di semua kelurahan di Jakarta, terutama yang rawan kerusuhan serta kejahatan seperti narkoba.

    Di Jakarta Selatan, Pemerintah DKI telah menganggarkan sekitar Rp 1,43 miliar untuk pembiayaan program tersebut di seluruh masjid di 65 kelurahan. Setiap kali kegiatan, anggarannya Rp 500 ribu. Setiap masjid mendapat jatah melaksanakan 4 kali kegiatan dalam sebulan hingga 11 bulan ke depan.

    Menurut Marullah, sejumlah kelurahan di wilayahnya telah memulai aktivitas program subuh berjemaah dan magrib mengaji sejak pekan pertama di awal tahun. "Ada beberapa sudah memulai dari pekan lalu," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.