TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Muhamad Taufik menemui massa aksi jual saham bir di depan Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2019. Dalam pertemuan itu, Taufik menyampaikan pihaknya setuju dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjual saham bir milik DKI di PT Delta Djakarta.
Taufik datang 30 menit setelah massa memadati halaman depan DPRD. Ditemani oleh ajudannya, Taufik datang menghampiri ratusan massa. Taufik lalu sempat berbicara sebentar dengan perwakilan demo.
Baca: Jual Saham Bir, Anies Bandingkan Saat DKI Tutup Hotel Alexis
"Kami baru dapat kabar kalau Wakil Ketua DPRD, pak Taufik, setuju melepas saham bir," ujar seorang orator dari atas mobil komando.
Mendapat kabar itu, orator lalu mengganti sasaran demo dari yang sebelumnya seluruh anggota DPRD, kini khusus menyasar Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. "Datengin rumahnya, datengin kantornya (Pras)," ujarnya.
Massa aksi jual saham bir di depan Gedung DPRD Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Maret 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Ratusan massa itu berasal dari berbagai organisasi masyarakat, antara lain Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam (LPI), Komando Brigade 411, Brigade Jawara Betawi, serta sayap organisasi lainnya.
Baca: DKI Mau Jual Saham Bir, Anies Baswedan: Jakarta Butuh Air Bersih
Pemprov DKI melalui Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) sebelumnya tengah bersiap menjual saham PT Delta Djakarta tahun ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirim surat ke DPRD untuk membahas pelepasan saham DKI itu pada Mei 2018. Namun, rencana tersebut mendapat pertentangan dari Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Prasetio menyatakan tetap menolak rencana Pemprov DKI Jakarta jual saham bir di PT Delta Djakarta. Menurut dia, perusahaan bir itu tidak merugikan Pemprov DKI Jakarta dan justru memberikan dividen bagi keuangan daerah. "Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat Rp 50 miliar," ujar Prasetio.
