Dia pun meminta operator aplikasi ojek online segera berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait masalah ini.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah meminta kepada para pengemudi ojek online yang sering mangkal di kawasan Sudirman-Thamrin dan kawasan perkantoran lainnya untuk menghilangkan kebiasaan itu.
"Pemilik usaha ojek online juga mulai pikirkan tempat untuk transit dan penjemputan. Kalau mangkal seperti ini terus akan menimbulkan masalah," ujar Anies di Jakarta, Ahad, 22 Juli 2018.
Menurut Maruli, ini hanyalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh Dinas Perhubungan Jakarta. Selain penyediaan shelter dan pembatasan jaringan, Dinas Perhubungan juga melakukan upaya pencegahan dengan membuat spanduk-spanduk atau banner. "Berisi himbauan larangan parkir di pintu-pintu masuk keluar stasiun," ujarnya.
Lalu, Maruli menyebut pihaknya juga mengajak Go-Jek dan Grab berdialog menyelesaikan persoalan ini. Terakhir yaitu langkah represif yang dilakukan dengan penindakan oleh pihak kepolisian yaitu, tilang.
Simak juga :
Bikin Macet, Pemerintah Minta Go-Jek Sediakan Shelter
Tempo telah mengkonfirmasi kepada salah satu perusahaan penyedia jasa ojek online yaitu Go-Jek. Manajemen perusahaan mengklaim mencari solusi bersama sejumlah pihak, termasuk PT Kereta Api Indinesia sebagai pemilik kawasan d sekitar stasiun. "Kami akan koordinasi terus, supaya tidak mengganggu lalu lintas," kata Senior Manager Corporate Affairs, Alvita Chen, saat ditemui di Kantor Go-Jek Indonesia, Pasaraya Blok M, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Maret 2019.