Anies Curiga Tarif MRT Lebih Murah Karena Mau Pemilu

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kalangan di DPRD untuk tak memasukkan unsur politis dalam penentuan tarif kereta MRT dan LRT. Menurut dia, dewan menetapkan besaran tarif di bawah atau lebih murah daripada usulan Pemprov DKI karena mendekati pemilu.

Baca:
Nego Alot Tarif MRT Anies dan DPRD DKI, Sempat Diusulkan Skema Diskon 

"Kebetulan (rapat tarif) diselenggarakannya tiga minggu sebelum pemilu, tapi pengambilan keputusannya jangan karena mau pemilu. Ini adalah keputusan yang terkait dengan keputusan jangka panjang," ujar Anies di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Selasa 26 Maret 2019.

Anies menjelaskan usulannya berupa tarif Rp 10 ribu per 10 kilometer untuk MRT dan Rp 6.000 flat untuk LRT telah ada hitung-hitungannya. Termasuk dengan subsidi yang harus ditanggung APBD DKI.

Selain itu, dengan besaran tarif tersebut, kedua perusahaan daerah dianggap memiliki kesempatan mengembangkan fasilitas transportasinya dan berinvestasi jangka panjang. Kedua perusahaan daerah yang dimaksudnya adalah PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo. 

Baca: 
DPRD DKI Putuskan Tarif MRT Rp 8.500 dan LRT Rp 5.000

Anies merujuk kepada tarif bus Transjakarta yang tak pernah berubah sejak pertama kali beroperasi 2004 lalu. Menurut dia, investasi tarif MRT dan LRT akan seperti itu pula. "Karena itu jangan menentukan harga mikir 17 April 2019," katanya menunjuk pada hari pencoblosan di pemilu serentak nanti.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) didampingi Dirut MRT William Sabandar (kanan) dan Dirut Transjakarta Agung Wicaksono (kiri) saat meninjau halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta, Senin, 25 Maret 2019. Halte Bundaran HI yang terintegrasi dengan Stasiun MRT, masih memiliki kekurangan dari segi aksesibilitas. TEMPO/Muhammad Hidayat

Dalam rapat yang digelarnya Senin lalu, DPRD DKI Jakarta telah menentukan tarif kereta MRT sebesar Rp 8.500 per 10 kilometer dan LRT Rp 5.000 flat. Alasannya, perpaduan usulan tarif dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan kedua BUMD (MRT dan LRT Jakarta).

Baca:
Tarif MRT Rp 1.000 Per Kilometer, Anies Beberkan Pertimbangannya

Usai keputusan tarif MRT itu diketok Dewan, Anies langsung mengontak Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Harapannya, besaran tarif masih bisa dinegosiasikan sebelum MRT Jakarta mulai beroperasi komersil 1 April mendatang. Belum diungkap isi dan hasil komunikasi itu.