DPRD DKI Putuskan Tarif MRT Rp 8.500 dan LRT Rp 5.000

LRT (kiri) dan MRT Jakarta. ANTARA; jakartamrt.co.id

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengetok palu soal besaran tarif MRT dan LRT Jakarta. Untuk tarif MRT ditetapkan sebesar Rp 8.500 dari Bundaran HI-Lebak Bulus dan LRT sebesar Rp 5.000 dari Velodrome-Kelapa Gading.

"Kami ambil jalan tengah, Rp 8.500 untuk MRT dan LRT Rp 5.000, setuju teman-teman?" kata Ketua DRPD Jakarta Prasetio Edi Marsudi sembari mengetok palu di rapat pimpinan gabungan di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 25 Maret 2019.

Baca: Tarif MRT Jakarta, antara Membebani Masyarakat atau APBD DKI

Keputusan tersebut langsung disambut seruan persetujuan dari anggota Dewan yang hadir. Mereka menyatakan tarif itu sudah sesuai dan dapat memfasilitasi masyarakat dari semua kalangan.

Prasetio meminta pemerintah DKI, PT MRT Jakarta dan PT LRT Jakarta segera membuat hitung-hitungan untuk tarif per stasiunnya. Sebab, Rp 8.500 merupakan tarif untuk Bundaran HI sampai Lebak Bulus. "Saya rasa tarif ini tidak terlalu besar lah ya," ujarnya.

Baca: Anies Baswedan Sebut Tarif MRT Didasarkan Jarak Stasiun Tujuan

Komisi B dan Komisi C DPRD DKI sebelumnya telah terlebih dulu membahas tarif MRT dan LRT. Di masing-masing komisi itu, tarif MRT yang diusulkan Pemprov DKI sebesar Rp 10 ribu dan LRT Rp 6.000. Dengan besaran tarif itu, per tahunnya Pemprov DKI harus mensubsidi sebesar Rp 672 miliar untuk MRT dan Rp 327 miliar untuk LRT.

Namun, dengan penetapan yang baru ditetapkan oleh DPRD, pemerintah DKI dan dewan harus menghitung ulang besaran subsidinya. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan melaporkan terlebih dahulu hasil rapat soal tarif MRT dan LRT ini ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Nanti kami hitung lagi PSO-nya, saya laporan dulu ke gubernur," ujar Saefullah usai rapat.

Ralat: Judul berita ini diubah pada 17.46 WIB karena ada kekeliruan.






Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

2 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

1 hari lalu

Jakpro Sampaikan Laba Formula E 2022 Rp 5 Miliar, PSI: Masih Ada Utang Kok Ngomong Untung

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai klaim Formula E untung Rp5 miliar jauh dari yang sudah dikeluarkan APBD DKI Jakarta Rp560 miliar untuk pembayaran commitment fee.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

2 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

2 hari lalu

Rian Ernest Gabung, Golkar Targetkan Raih 12 Kursi DPRD DKI di Pileg 2024

Eks petinggi PSI Rian Ernest memutuskan gabung ke Partai Golkar


Pendapatan LRT Jakarta Naik Jadi Rp 211 Miliar pada 2022, Penumpang Meningkat 117 Persen

2 hari lalu

Pendapatan LRT Jakarta Naik Jadi Rp 211 Miliar pada 2022, Penumpang Meningkat 117 Persen

Laba LRT Jakarta tercatat sekitar Rp8 miliar pada 2022, tahun lalu hanya Rp 3 miliar.


Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

3 hari lalu

Penyebab Kebakaran di Jakarta Didominasi Korsleting Listrik

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan sebagian besar kebakaran di Jakarta disebabkan korsleting listrik. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk menggunakan peralatan kelistrikan sesuai standar yang ada.


Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

4 hari lalu

Anggota DPRD Apresiasi Heru Budi Tanam Pohon, Minta Dinas Pertanaman Diawasi

Sejak dilantik menggantikan Anies Baswedan, Heru Budi sudah melakukan penanaman 2.700 pohon untuk penghijauan Jakarta.


Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

6 hari lalu

Kapan DPRD Memperjelas Regulasi Jalan Berbayar di Jakarta?

DPRD DKI Jakarta belum memperjelas aturan jalan berbayar atau elektronik road pricing (ERP) di Ibu Kota. Kapan mereka akan memperjelasnya?


Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

6 hari lalu

Anak Buahnya 2 Kali Mangkir Rapat ERP Bikin Sebel DPRD DKI, Heru Budi: Undang Lagi

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono meminta DPRD DKI untuk kembali mengundang anak buahnya Asisten Perekonomian untuk hadir rapat pembahasan ERP.


Ada Aplikasi Tije, Transjakarta Gandeng Telkom Bikin Aplikasi yang Mudahkan Pelanggan

7 hari lalu

Ada Aplikasi Tije, Transjakarta Gandeng Telkom Bikin Aplikasi yang Mudahkan Pelanggan

Saat ini Transjakarta telah mempunyai aplikasi Tije. Gandeng Telkom untuk bikin aplikasi yang mudahkan pelanggan.