Gerindra Berpeluang Isi Kursi Wagub DKI, Jika Calon PKS Gagal

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat panitia khusus  Wagub DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Suasana rapat panitia khusus Wagub DKI Jakarta di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 20 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta – Partai Gerindra ambil ancang-ancang untuk mengajukan calon Wagub DKI pengganti Sandiaga Uno jika calon PKS gagal di paripurna. 

    Baca: DPRD Baru Gelar Pemilihan Wagub DKI Medio Juli, Ini Sebabnya

    Anggota Panitia Khusus Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta Abdul Ghoni mengatakan Partai Gerindra memiliki peluang bila anggota DPRD tak kuorum pada rapat paripurna mendatang. Rapat paripurna itu rencananya akan digelar Pansus pada pertengahan bulan Juli 2019.

    “Kan PKS sudah kami berikan kesempatan. Kalau tak juga terpilih, maka calon selanjutnya bisa diajukan dari Gerindra,” ujar Abdul Ghoni di Gedung DPRD Jakarta, Senin, 17 Juni 2019.

    Abdul, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra di DPRD, mengatakan aturan main soal pemilihan Wagub DKI tengah dirumuskan saat ini. Ia mengatakan aturan soal calon wagub yang tak terpilih dan tak bisa mencalonkan lagi akan tertera di tata tertib tersebut.

    “Sekarang tata tertibnya lagi pembahasan final, total tatib memiliki 12 Bab,” kata Abdul.

    Soal calon yang mungkin diajukan menjadi Wagub DKI dari Gerindra, Abdul mengatakan kemungkinan adalah Mohamad Taufik. Menurut dia, Taufik merupakan sosok yang cakap dan mengetahui permasalahan di Jakarta. 

    Dua calon Wagub DKI yang akan dipilih oleh DPRD DKI berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yakni Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto dan mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

    Kedua nama tersebut sebelumnya telah melewati pembahasan yang alot antara kedua partai pengusung, yakni PKS dan Gerindra. Hingga hari ini, kedua nama itu baru akan dibahas di DPRD. 

    Baca: Jika Satu Pengusung Tak Tanda Tangan, Wagub DKI Tak Dilantik

    Wakil Ketua Pansus Pemilihan Wagub DKI Bestari Barus tengah melakukan pengumpulan data dan studi kasus dengan provinsi lain, yang juga pernah melakukan pergantian gubernur atau wakil gubernur. Studi banding itu bertujuan agar DKI tak mengulang kesalahan yang provinsi lainnya lakukan. "Kami mau kunjungan kerja ke Grobogan, karena ada kejadian di sana sampai hari ini (wagub terpilih) nggak dilantik-lantik," ujar dia. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.