Pemindahan Ibu Kota, Warga Jakarta: Kami Betah, Tak Mau Pindah

Reporter:
Editor:

Ali Anwar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga penyandang disabilitas menunggu kedatangan bus  yang akan diberangkatkan ke Istana Negara di halaman Monas, Jakarta, (19/8). ANTARA/Novandi K Wardana

    Warga penyandang disabilitas menunggu kedatangan bus yang akan diberangkatkan ke Istana Negara di halaman Monas, Jakarta, (19/8). ANTARA/Novandi K Wardana

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan akan melakukan pemindahan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan. Berbagai tanggapan warga Jakarta terhadap rencana Jokowi tersebut. Arif Hidayat, 45 tahun, warga Tanjung Priok, Jakarta Utara, mengaku pasrah.

    Bukan karena setuju atau tidak setuju, melainkan dia hanya berharap jika pemindahan Ibu Kota dilakukan Jakarta tidak terpuruk. "Sebenarnya saya tidak setuju, tapi kalau pemerintah mau, saya pasrah saja asal Jakarta tidak terpuruk," ujar Arif, Sabtu, 17 Agustus 2019.

    Pria yang berpropesi sebagai pengemudi ojek online itu khawatir Jakarta akan sepi jika Ibu Kota dipindah. Selain sepi dia juga takut lapangan pekerjaan menjadi sulit. Karena dia mengaku sebagian besar pelanggannya yang order ojek online rata-rata pegawai kantoran.

    "Jakarta jadi sepi kali ya, yang ramai nanti malah Kalimantan. Tapi biarpun Ibu Kota dipindah saya tetap di sini aja. Soalnya keluarga, anak istri semua di sini, nggak mau pindah saya," kata dia.

    Pemindahan Ibu Kota didukung warga lain. Kiky, sebagai contoh. Warga Kelapa Gading, Jakarta Utara, yang bekerja seagai karyawan swasta itu mengatakan sangat setuju Ibu Kota dipindah dengan alasan untuk mengurangi kepadatan Jakarta.

    "Aku setuju sih. Memang Jakarta udah terlalu padat, enggak baik kalau semua terlalu fokus di Jakarta," katanya saat ditemui di Mall Kelapa Gading.

    Menurut dia, dengan pemindahan Ibu Kota setidaknya bisa menjadi solusi mengurangi kepadatan dan polusi di Jakarta. Karena kalau tidak sekarang takutnya Jakarta akan lebih parah lagi.

    Kiky berharap, jika pemindahan Ibu Kota dilakukan maka harus benar-benar diawasi pengerjaannya. Tidak dengan main-main untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

    "Memang pemindahannya harus diawasi dengan baik supaya enggak dikorupsi atau jangan smpai lima tahun Jokowi selanjutnya fokus ke situ aja. Jadi biar itu dikerjakan tim sendiri, ada tim khusus," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.