Selasa, 24 September 2019

Wacana Kota Bekasi Gabung DKI, Ridwan Kamil Bilang Begini

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat  Ridwan Kamil saat menyaksikan pidato Presiden Jokowi melalui tayangan televisi di di Gedung DPRD Jabar, Bandung pada Jumat, 16 Agustsu 2019.

    Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menyaksikan pidato Presiden Jokowi melalui tayangan televisi di di Gedung DPRD Jabar, Bandung pada Jumat, 16 Agustsu 2019.

    TEMPO.CO, Bandung -Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, wacana penggabungan Kota Bekasi dan DKI dinilainya belum menjadi prioritas.

    “Belum prioritas,” kata dia di Bandung, Senin, 19 Agustus 2109, Dia mengatakan, sebagai aspirasi sah. “Silahkan. Aspirasi itu dalam dunia demokrasi wajar."

    Ridwan Kamil mengatakan, aspirasi pemekaran wilayah itu muncul di sejumlah daerah di Jawa Barat yang wilayahnya relatif luas. “Coba cek aspirasi yang ingin pemekaran wilayah biar imbang, di Cianjur, Bogor, Indramayu, semuanya wawancara biar fair, semua juga sama, ingin pelayanan publik lebih baik,” kata Ridwan Kamil.

    Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah provinsi juga menilai sejumlah wacana pemekaran yang berkembang rasional. Hitungannya, idealnya Jawa Barat memiliki lebih banyak kabupaten/kota ketimbang saat ini yang hanya 27 daerah.

    Dia membandingkan dengan Jawa Timur, dengan jumlah penduduk sekitar 40 juta orang, tapi daerah otonomnya 38 daerah. Idealnya Jawa Barat dengan penduduk hampir 50 juta orang memiliki 40 daerah otonom.

    “Jadi dari kacamata kami pun yang namanya pemekaran itu wajar, rasional, untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik,” kata mantan Wali Kota Bandung tersebut.

    Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi di sejumlah media menyatakan warganya bakal setuju Kota Bekasi bergabung dengan DKI Jakarta jika digelar jajak pendapat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi dan Para Menteri di Pusaran Korupsi

    KPK menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi sebagai tersangka. Artinya, dua menteri kabinet Presiden Joko Widodo terjerat kasus korupsi.