Sekwan DPRD Emoh Ladeni PSI yang Mau Ganti Pin Emas DPRD DKI

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta saat konferensi pers mengenai proses pemilihan calon Wakil Gubernur DKI di kantor DPP PSI, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Kamis 4 Juli 2019. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Dewan DPRD DKI Jakarta Yuliadi menyatakan tidak bakal menyediakan pin berbahan kuningan untuk anggota Partai Solidaritas Indonesia yang menolak pin emas DPRD DKI.

    "Ya tidak, kami tidak menganggarkan untuk kuningan," ujar Sekretaris Dewan DPRD DKI, Yuliadi di DPRD, Jakarta Pusat, Rabu 21 Agustus 2019.

    Yuliadi menyebutkan DPRD DKI hanya menganggarkan pin yang berbahan emas untuk 106 anggota DPRD terpilih, termasuk untuk anggota PSI.

    Yuliadi mengatakan jika PSI masih bersikukuh ingin pin berbahan kuningan tersebut bisa membuat sendirinya. Namun, dia meminta PSI mengirimkan surat terkait tidak menerima pin emas tersebut.

    Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menolak pin emas yang diberikan untuk anggota DPRD DKI periode 2019-2024 yang akan dilantik pada 26 Agustus mendatang. Anggota dewan terpilih PSI, Idris Ahmad, mengatakan pemberian pin emas DPRD DKI tidak berpengaruh terhadap kinerja dewan.

    "Ada persoalan lain yang lebih substantif dan membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota legislatif," kata Idris melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Agustus 2019.

    Menurut Idris, anggaran yang ada sebaiknya digunakan untuk yang lebih bermanfaat, seperti peningkatan program pelayanan masyarakat. Sejauh ini, kata dia, tidak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin yang menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.

    Idris menyarankan agar pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif lain yang lebih murah.

    “Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?” kata dia soal pin emas DPRD DKI.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.