Cibir Bronjong, Anggota DPRD: Ini Kepala Dinas atau Gubernur?

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dinas Kehutanan DKI memasang instalasi Gabion atau Bronjong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, 21 Agustus 2019. Instalasi Gabion menjadi pengganti Instalasi Getih Getah yang telah dirobohkan. TEMPO/Imam Hamdi

    Dinas Kehutanan DKI memasang instalasi Gabion atau Bronjong di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, 21 Agustus 2019. Instalasi Gabion menjadi pengganti Instalasi Getih Getah yang telah dirobohkan. TEMPO/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, mempertanyakan estetika dari pemasangan Instalasi Gabion atau Bronjong di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Instalasi Bronjong adalah pengganti Bambu Getih Getah yang sudah dirobohkan karena keropos.

    "Di tengah kota dan jantung kota desainnya seperti itu," kata Manuara saat dihubungi, Kamis 22 Agustus 2019.

    Bukan hanya desain, Manuara juga menuntut penjelasan atas maksud dan tujuan pemasangan Bronjong sebagai simbol untuk mengurangi polusi udara di Ibu Kota. Begitu juga dengan lokasi pemasangan instalasi itu yang dianggap tidak tepat.

    "Ini kebijakan kepala dinas atau gubernur? Saya kira mereka harus belajar terkait desain estetika kota," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

    Instalasi Bronjong telah berdiri di bekas lokasi Bambu Getih Getah sejak Minggu, 17 Agustus 2019. Instalasi berupa anyaman kawat baja yang diisi bebatuan dan menjadi dudukan dan dikelilingi aneka jenis tanaman penyeap polusi udara. 

    Bronjong, seperti diketahui, umumnya digunakan untuk melindungi dan memperkuat tebing tanah. Di Bundaran HI, tiga instalasi pilar dari anyaman yang sama senilai Rp 150 juta dilambangkan sebagai tanah, air dan udara. "Kami ingin ada penyelarasan lingkungan melalui ketiga elemen itu," kata Kepala Dinas Perhutanan Suzi Marsitawati, Rabu. 

    Ia menuturkan di bawah instalasi bronjong tersebut juga ditanami sejumlah tanaman penyerap polutan seperti bougenville, lidah mertua, tapak darah, dan lainnya. "Kami ingin kampanyekan juga back to nature," ujar Suzi menambahkan.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.