Serapan Anggaran Baru 38 Persen, DPRD DKI Sebut Potensi Mandek

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Serah terima jabatan Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 Prasetyo Edi Marsudi kepada Ketua Sementara DPRD DKI Pantas Nainggolan saat acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Serah terima jabatan Ketua DPRD DKI periode 2014-2019 Prasetyo Edi Marsudi kepada Ketua Sementara DPRD DKI Pantas Nainggolan saat acara pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPRD DKI sementara, Pantas Nainggolan, meminta pemerintah berfokus pada pembebasan lahan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran.

    Sebabnya, selama ini pembebasan lahan menjadi sumber utama tidak terserapnya anggaran yang telah disediakan pemerintah.

    "Pembebasan anggaran alokasinya besar. Tapi tidak semudah itu mengeksekusi (membebaskan lahan). Saya kira perlu keberanian dari eksekutif untuk melakukan terobosan," kata Pantas saat ditemui di DPRD DKI, Kamis, 5 September 2019.

    Hingga September 2019 penyerapan ABPD DKI baru 38 persen atau setara Rp 17,6 triliun dari total APBD Perubahan Rp 86 triliun. Pantas pesimistis target 90 persen penyerapan anggaran pemerintah bisa terealisasi jika belum melakukan terobosan dalam pembebasan lahan.

    Menurut Pantas, sejauh ini pemerintahan yang dipimpin Anies Baswedan lamban dalam membebaskan lahan, terutama untuk normalisasi sungai dan waduk di DKI Jakarta. Sejauh ini, kata dia, pemerintahan Anies tidak berani melakukan terobosan dalam membebaskan lahan untuk menormalisasi sungai maupun waduk seperti yang dilakukan gubernur sebelumnya.

    Kata Pantas, Anies tidak bakal bisa melakukan normalisasi sungai dan waduk tanpa melakukan pembebasan. "Pak Anies kan tidak berani lakukan itu (pembebasan). Beliau mempergunakan terminologi naturalisasi-naturalisasi yang tidak pernah terwujud.  Apa wujudnya," ujarnya. "Ya inilah seorang kepala daerah terlalu khawatir dengan elektabilitas dan popularitasnya. Ya ini akibatnya."

    Lebih lanjut ia menuturkan terkait penyerapan belanja langsung yang baru 38 persen hingga kemarin memang belum bisa dilihat rendah atau tidaknya suatu kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Menurut dia, penyerapan anggaran baru bisa dilihat maksimal atau tidak pada bulan November atau Desember.

    Berdasarkan hasil rapat dewan dengan SKPD beberapa waktu lalu, kata dia, memang kegiatan yang sifatnya belanja langsung telah dilaksanakan tendernya. Namun, pengeluaran dari proyek tersebut baru 10 persen. "Sebab, pekerjaan baru dimulai swasta dan baru semacam DP saja," ujarnya. "Tapi kalau sudah berjalan di akhir tahun, itu baru bisa dilihat efektifitas nilai penyerapan anggarannya."

    Anies Baswedan menilai pemotongan TKD pegawai provinsi efektif dalam mempercepat penyerapan anggaran 2019. "Sejauh ini efektif," ujar Anies saat ditemui di Jakarta Convention Centre, Jakarta Selatan Rabu 4 September 2019.

    Anies mengatakan dengan adanya pemotongan tunjangan tersebut pegawai pemerintahan DKI lebih giat untuk mengejar targetnya. Anies mengklaim kinerja pegawai tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya dengan adanya regulasi ini.

    IMAM HAMDI | TAUFIK SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Imam Nahrawi Diduga Terjerat Dana Hibah

    Perkara dugaan korupsi Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi bermula dari operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 18 Desembe