Bekasi Jaring 400 Pelajar Mau Demo di DPR, Ada yang dari Salatiga

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa berusaha mendobrak pagar pintu belakang gedung DPR saat demonstrasi di Senayan, Jakarta, 25 September 2019. Demonstrasi pelajar ini langsung diwarnai anarkis yakni pelemparan batu dan bakar ban. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Massa berusaha mendobrak pagar pintu belakang gedung DPR saat demonstrasi di Senayan, Jakarta, 25 September 2019. Demonstrasi pelajar ini langsung diwarnai anarkis yakni pelemparan batu dan bakar ban. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Bekasi - Total sebanyak 400 pelajar digelandang ke Markas Polres Metro Bekasi Kota di antara gelombang besar demo di DPR RI sejak pekan lalu. Para pelajar itu dijaring ketika hendak ke Jakarta dan bergabung dalam demonstrasi yang selalu berujung bentrok dengan aparat dan kerusuhan itu.

    "Mereka ini berasal dari pelbagai daerah seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Karawang, bahkan ada dari Jawa seperti Salatiga, Purworejo, dan sebagainya," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi, Aris Setiawan, di Bekasi, Selasa 1 Oktober 2019.

    Menurut Aris, para pelajar tersebut menumpang kereta commuter line dan kendaraan bak terbuka menuju Jakarta. Usai didata dan dibina, ratusan pelajar tersebut dipulangkan kembali dengan catatan dijemput oleh orang tuanya. "Banyak pelajar yang sengaja membolos," kata Aris mengungkapkan.

    Ia mengatakan, KPAD bersama-sama dengan Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bekasi, dan Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencegah pergerakan pelajar menuju ke gedung DPR.

    "Namun masih banyak yang tidak terjaring karena media sosial punya peran yang luar biasa, dari sekadar identitas, jatidiri, bahkan role model negatif yang menjadi kebanggaan demo ala anak STM," ujar dia merujuk seruan di media sosial di antaranya berbunyi 'Pergerakan STM Sejabodetabek'.

    Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Uu Safeul Mikdar, mengatakan, sanksi pelajar yang kedapatan ikut demonstrasi anarkis di Gedung DPR RI akan diserahkan kepada masing-masing sekolah. "Semoga tidak ada pelajar Kota Bekasi yang berurusan dengan masalah hukum," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.