Hari Batik Nasional, Karyawan Hingga Mahasiswa Pakai Baju Batik

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Model memperagakan baju batik dalam Fashion On The Street dalam rangka Hari Batik Nasional di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2017. Hari Batik yang mengusung tema Toleransi Dengan Batik tersebut menampilkan sejumlah kreasi batik mulai motif tradisional hingga modern. ANTARA FOTO

    Model memperagakan baju batik dalam Fashion On The Street dalam rangka Hari Batik Nasional di depan Balaikota Malang, Jawa Timur, 2 Oktober 2017. Hari Batik yang mengusung tema Toleransi Dengan Batik tersebut menampilkan sejumlah kreasi batik mulai motif tradisional hingga modern. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah karyawan swasta maupun PNS di Jakarta mengenakan baju batik pada peringatan Hari Batik Nasional hari ini, Rabu, 2 Oktober 2019.

    "Hari ini saya pakai baju batik, ikut serta meramaikan peringatan Hari Batik Nasional," ujar seorang karyawan swasta, Rini, di Jakarta, Rabu. Menurut dia, batik perlu dihargai sebagai warisan budaya dunia. 

    Sejumlah pegawai di sejumlah kantor kementerian juga tampak berbaju batik. Bahkan beberapa mahasiswa di kampus Universitas Tarumanagara memakai baju batik pada hari ini.

    Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran mengenai pemakaian baju batik dalam rangka Hari Batik Nasional 2 Oktober 2019. Surat edaran itu ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo.

    Kemendagri mengimbau seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota untuk menggunakan baju batik pada hari ini. 

    Peringatan hari batik tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Hari Batik Nasional. Hari Batik ini bertujuan untuk memperingati ditetapkannya batik sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbenda oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009.*


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.