Pelantikan Presiden, Akses ke Pelabuhan Tanjung Priuk Disekat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para penumpang berdesakan menuruni KM Sahabat asal Bangka saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Para penumpang berdesakan menuruni KM Sahabat asal Bangka saat bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Polisi melakukan penyekatan akses masuk dan keluar wilayah Pelabuhan Tanjung Priok pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Penyekatan dilakukan untuk mengantisipasi adanya pergerakan massa dari pelabuhan menuju gedung DPR.

    "Kami tak mau ambil risiko, kita lakukan penyekatan sebagai antisipasi adanya pergerakan massa ke gedung DPR/MPR yang dikhawatirkan membuat tindakan kekacauan dan keributan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden," kata Kepala Polres Pelabuhan Tanjung Priok Ajun Komisaris Besar Reynold E. P. Hutagalung dalam keterangan tertulis, Ahad, 20 Agustus 2019.

    Reynold mengatakan polisi bakal menjaga sejumlah titik di Pelabuhan Tanjung Priok yang bersinggungan dengan wilayah Jakarta Utara. Penyekatan dilakukan pada akses menuju dan ke pelabuhan, mulai dari Jalan Pelabuhan Marunda, Jalan Tanah Merdeka, Lampu Merah Jalan Kramat Raya, Pelabuhan NPCT 1, Pos IX Pelabuhan Tanjung Priok menuju ke arah Cawang maupun Jalan R.E Martadinata, Jakarta Utara.

    Menurut Reynold, pengamanan itu dilakukan oleh 368 personel. "Terdiri dari anggota TNI, Polri dan stakeholder Pelabuhan Tanjung Priok lainnya," kata dia.

    Hari ini, Ketua MPR dijadwalkan akan membuka sidang paripurna pada pukul 14.36 WIB. Selanjutnya, dilakukan pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum ihwal hasil pilpres 2019. Setelah pembacaan hasil keputusan KPU akan dilakukan pengambilan sumpah presiden diteruskan dengan wakil presiden. Pelantikan presiden akan dihadiri oleh sejumlah tamu negara dan perwakilan negara sahabat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.