Rancangan APBD DKI 2020 Defisit Rp 10 T, PDIP Tak Berani Komentar

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta saat membahas rencana Kebijakan Umum   Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara  2020, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta saat membahas rencana Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara 2020, Rabu 14 Agustus 2019. TEMPO/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi C Bidang Keuangan DPRD DKI Jakarta Rasyidi ogah mengomentari usulan rancangan APBD DKI 2020 yang membengkak hingga Rp 10 triliun. Politikus PDIP ini tak berani memberi komentar lantaran rancangan tersebut bisa berubah.

    "Saya belum berani sampaikan karena ini baru kertas kerja saja," kata Rasyidi ihwal rancangan belanja daerah dalam KUA-PPAS 2020 yang naik, Rabu, 20 November 2019. "Bisa saja berubah karena belum pasti."

    Rasyidi berujar rancangan plafon anggaran 2020 masih akan dibahas oleh eksekutif dan legislatif. Rasyidi tak merinci kapan pembahasannya di Komisi C rampung. Hingga kini prosesnya masih di tahap pembahasan rancangan KUA-PPAS.

    Dalam rapat pembahasan kemarin, pemerintah DKI membeberkan usulan KUA-PPAS 2020 defisit Rp 10 triliun setelah dibahas di lima komisi dewan. Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengutarakan pendapatan daerah tahun depan diperkirakan hanya Rp 87,1 triliun. Sementara belanja daerah 2020 diproyeksi mencapai Rp 97 triliun.

    Awalnya DKI mengusulkan plafon anggaran Rp Rp 95,99 triliun. DKI lalu merevisi rancangan tersebut menjadi Rp 89,44 triliun.

    Pembahasan plafon anggaran DKI 2020 telah dilakukan sejak bulan lalu. Dewan dan DKI telah membahas plafon anggaran di tingkat komisi. Dalam pembahasan itu sejumlah anggaran yang dinilai janggal terungkap ke publik, seperti pembelian lem aibon senilai Rp 82 miliar, pembelian pulpen senilai Rp 123 miliar dan pembelian komputer, server dan smart storage senilai Rp 121 miliar.

    Pembahasan rancangan APBD DKI 2020 diperkirakan baru bisa dimulai pada pekan depan setelah dewan dan Pemprov DKI menyepakati KUA-PPAS 2020. Sedangkan batas waktu normal untuk penyerahan rancangan anggaran ke kementerian Dalam Negeri adalah 30 November 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?